FADHILA NUR FITRIA (2024) ANALISIS PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM MENEKAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN PONOROGO. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
|
Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf Download (315kB) |
|
|
Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (343kB) |
|
|
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (33kB) |
|
|
Text (Bab I)
Bab I.pdf Download (236kB) |
|
|
Text (Bab II)
Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB) |
|
|
Text (Bab III)
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB) |
|
|
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB) |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (169kB) |
|
|
Text (Lampiran)
Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB) |
|
|
Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (359kB) |
|
|
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (918kB) |
Abstract
Praktik politik uang telah menjadi masalah serius dalam konteks demokrasi di Indonesia, terutama dalam pemilihan kepala daerah. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hadir sebagai lembaga pengawas independen yang bertugas untuk mencegah dan menindak praktik politik uang dalam pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bawaslu dalam menekan praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota Bawaslu, serta analisis dokumen terkait Pilkada di Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan perannya secara aktif dalam mencegah dan menindak praktik politik uang. Langkah-langkah yang diambil meliputi pemantauan intensif, penanganan laporan pelanggaran, serta kerja sama dengan pihak terkait lainnya. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarlembaga. Meskipun Bawaslu telah berperan dalam menekan praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ponorogo, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat peran dan kapasitasnya. Ini termasuk peningkatan sumber daya, kerja sama lintas lembaga, serta kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan proses pemilihan yang lebih demokratis dan bersih.
| Dosen Pembimbing: | Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si. and Ridho Al-Hamdi, Dr. phil., S.Fil.l., M.A. | NIDN0514126802, NIDN0510058503 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (S1) |
| Uncontrolled Keywords: | money politics, regional elections, bawaslu |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > S1 Ilmu Pemerintahan |
| Depositing User: | Aidilla Qurotianti |
| Date Deposited: | 04 Jun 2024 07:21 |
| Last Modified: | 04 Jun 2024 07:21 |
| URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/45796 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
