KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA

<p>Pesatnya perkembangan pada dunia teknologi memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat pada umumnya, salah satu kemajuan teknologi dengan hadirnya <em>Financial Technology</em>(Fintech). Akan tetapi, aturan yang ada pada saat ini belum cukup jelas untuk menjelaskan mengenai kedudukan antara para pihak yang terlibat dalam <em>financial technology</em>. Regulasi mengenai fintech sendiri telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Untuk itu dalam regulasinya perlu menegaskan kedudukan hukum para pihak dalam transaksi <em>financial technology</em>. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan terkait kedudukan hukum para pihak yang terlibat dalam transaksi <em>financial technology</em>. Dalam skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif, dengan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan fintech, bahan hukum sekunder dengan menelaah buku dan jurnal-jurnal terkait <em>financial technology</em> dan hukum perdata. Hasil yang penulis dapat dari penelitian ini yaitu bahwa transaksi fintech merupakan salah satu layanan yang menggunakan media internet dimana melibatkan para pihak dengan kedudukan hukumnya masing-masing. Kedudukan hukum para pihak tersebut sudah secara jelas terdapat dalam hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak.</p>