PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY TERHADAP UPAH MINIMUM DI KABUPATEN SLEMAN

Kebijakan upah minimum ditetapkan untuk menjaga hak-hak dasar pekerja. Namun, seringkali pemenuhan upah tidak sesuai dengan harapan baik pekerja maupun pengusaha. Untuk mengamankan implementasi kebijakan pengupahan, Tim Pemantau Pelaksanaan Pengupahan Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota perlu melakukan pemantauan atau pengawasan. Di Kabupaten Sleman, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan (pengupahan). Penelitian ini merupakan studi lapangan atau empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Kabupaten Sleman melakukan pembinaan dan pemeriksaan dalam pengawasan teknis. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya personel pengawas, minimnya pengaduan kerja, kurangnya pemahaman dan kesadaran perusahaan/pekerja tentang peraturan yang berlaku.