RAIHAN ABDUL RAUF (2025) PENERAPAN PARLIAMENTARY TRESSHOLD DALAM SISTEMDEMOKRASI DAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf
Download (732kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (106kB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (50kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf
Download (254kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (519kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (122kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (567kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (16kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (272kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (582kB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (546kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)

Abstract

Sebagai negara hukum yang mengimplementasikan demokrasi dalam perwujudan pemerintahan yang ideal. Dalam hal ini pemerintah harus menciptakan suatu sistem pemilihan umum yang demokratis demi mengakomodir kepentingan-kepentingan rakyat. Pada pemilu 2019 yang menyisakan persoalan terhadap penerapkan suatu sistem Parliamentary Tresshold atau ambang batas parlemen yang di berlakukan sebesar 4% sebagaimana diatur dalam Pasal 414 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagaimana dalam penerapannya ambang batas parlemen atau Parliamentary Tresshold ini mengalami kenaikan dalam 3 edisi pemilu terakhir yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian dalam implementasi atau penerapannya Parliamentary Tresshold inencip suara suatu sistem yng simsin uat tidak terkonversikan Kedalam parlemen karena partainya tidak lolos ambang batas. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah sebagaimana pada penerapan Parliamentary Tresshold telah terjadinya disproporsionalitas ambang batas parlemen dengan bentuk demokrasi pada pemilihan umum Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan teknik pengumpulan studi pustaka. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder buku ilmiah, jurnal, artikel, serta bahan hukum tersier. Kesimpulannya adalah dengan berlakunya penerapan suatu sistem Parliamentary Tresshold ini telah membuat suatu sistem yang merugikan rakyat, dimana dalam penerapannya ada banyak suara-suara sah yang berasal dari kedaulatan rakyat yang terabaikan dan terbuang sia-sia. Kemudian menimbulkan partai-partai kecil sulit untuk dapat mencapai ambang batas tersebut dengan demikian rakyat sulit dalam menyuarakan aspirasi-aspriasinya.

Dosen Pembimbing: Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H. | NIDN0518097301
Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Democracy, Election, Parliamentary Threshold
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User: Aidilla Qurotianti
Date Deposited: 20 Feb 2025 06:50
Last Modified: 20 Feb 2025 06:50
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/49680

Actions (login required)

View Item View Item