PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP PROGRAM FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KABUPATEN BANTUL

<p>Penelitian ini mengkaji perihal pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bantul. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan jika Negara berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Maka dibuatlah Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, disebutkan bahwa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disebut FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolannya dilaksanakan oleh Kementrian Perumahan Rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bantul khususnya pada perizinannya apakah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum Empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah metode studi kepustakaan dan wawancara dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengawasan oleh pemerintah daerah kabupaten bantul dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul ialah perizinan yaitu izin prinsip, izin lokasi, izin mengenai <em>site plan</em>, izin AMDAL dan UKL UPL, apabila sudah terpenuhi maka akan mendapat izin mendirikan bangunan. Faktor yang menjadi kendala dalam realisasinya yaitu persyaratan administrasi pemohon FLPP dan masalah perizinannya</p>