MOCH. ALI IMRON HASANUDIN (2025) PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA INSIDER TRADING. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
|
Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf Download (703kB) |
|
|
Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (634kB) |
|
|
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB) |
|
|
Text (Bab I)
Bab I.pdf Download (481kB) |
|
|
Text (Bab II)
Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (543kB) |
|
|
Text (Bab III)
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (475kB) |
|
|
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (519kB) |
|
|
Text (Bab V)
Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB) |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (341kB) |
|
|
Text (Lampiran)
Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (919kB) |
|
|
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Tindak pidana insider trading merupakan kejahatan di pasar modal yang merusak integritas sistem keuangan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mekanisme pasar. Kepolisian memiliki peran penting dalam penyelidikan dan penyidikan kasus ini, meskipun menghadapi kendala seperti keterbatasan akses informasi, kesulitan pengumpulan bukti digital, serta hambatan hukum dan operasional yang kompleks. Penelitian ini menganalisis peran dan kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap insider trading serta hambatan yang dihadapi dalam praktiknya. Dengan metode penelitian normatif yuridis, kajian ini mengacu pada Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian bekerja sama dengan OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan dan mengumpulkan bukti yang relevan. Hambatan yang dihadapi meliputi kompleksitas data digital, perlindungan data pribadi, kurangnya koordinasi lintas lembaga, serta regulasi yang belum mengakomodasi perkembangan modus kejahatan ini. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan kapasitas penyidik, pemanfaatan teknologi digital forensik, serta penguatan kerja sama lintas lembaga untuk memastikan penegakan hukum lebih efektif dan efisien. Studi kasus PT Jouska Finansial Indonesia menunjukkan tantangan dalam mengungkap kejahatan ini dan pentingnya regulasi yang lebih ketat untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum pidana ekonomi serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap insider trading di Indonesia.
| Dosen Pembimbing: | Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H. | NIDN0517036602 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (S1) |
| Uncontrolled Keywords: | Insider Trading, Police, Financial Services Authority, Capital Market, Law Enforcement |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
| Depositing User: | Bima |
| Date Deposited: | 23 May 2025 01:27 |
| Last Modified: | 23 May 2025 01:27 |
| URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/51353 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
