QISTI HARTINA INDANA NURLATU (2025) PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS PNS DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf
Download (605kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (128kB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (620kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf
Download (321kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (486kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (198kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (602kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (185kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (319kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (474kB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (392kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)

Abstract

Indonesia merupakan daerah otonom yaitu setiap daerah memiliki hak mengatur rumah tangganya berdasar Undang-Undang. Sebagai daerah otonom provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki proses pergantian kepala daerah ataupun wakil rakyat menggunakan sistem pemilu. Tapi dalam pelaksanaaannya pemilu mempunyai polemik dengan adanya keterlibatan dari ASN dalam tiap bagian pelaksanaan pemilu. Peraturan yang memuat pelanggaran untuk ASN yang memberikan dukungan dalam proses pemilu salah satunya di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Disiplin PNS. ASN dilarang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung salah satu calon dalam pemilu. Rumusan masalah dalam penemitian ini ialah Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Terhadap Netralitas ASN di Pemerintah Kota Yogyakarta dan Faktor Penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Penelitian lapangan penulis menggunakan metode wawancara. Penelitian pusaka yaitu penulis membaca buku guna memperoleh teori-teori menyangkut dengan permasalahan. Hasil penelitian ini penulis analisis dengan cara kualitatif menggunakan metode deskriptif menurut Undang-Undang. Hasil dari penelitian yang penulis peroleh ialah dalam pemilu tidak ditemukan PNS yang terbukti tidak netral di Kota Yogyakarta. Dalam Faktor Penghambat Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 terhadap netralitas ASN di Kota yogyakarta hanya terdapat pada masa kerja pengawan.

Dosen Pembimbing: Bagus Sarnawa, SH., M.Hum. | NIDN0021086802
Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Civil Servant Discipline, Neutrality, Regional Elections
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User: Eko Kurnawan
Date Deposited: 27 May 2025 07:58
Last Modified: 27 May 2025 07:58
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/51367

Actions (login required)

View Item View Item