RADEN DAFA PUTRA PRADANA (2025) KEDUDUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf
Download (870kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (106kB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (10kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf
Download (269kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (459kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (36kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (600kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (14kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (276kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (807kB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (688kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)

Abstract

Dewan Pertimbangan Presiden memiliki sejarah panjang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang mengalami perubahan dari Dewan Pertimbangan Agung setelah Amandemen Keempat UUD 1945. Perubahan regulasi melalui UU No. 64 Tahun 2024 menimbulkan perdebatan terkait efektivitas dan relevansinya dalam sistem presidensial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, kewenangan, serta peran lembaga penasihat dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga penasihat memiliki fungsi strategis dalam memberikan pertimbangan kepada pemimpin negara, tetapi efektivitasnya masih diperdebatkan karena minimnya pengaruh terhadap kebijakan. Studi perbandingan dengan lembaga serupa di negara lain menunjukkan bahwa mekanisme kerja dapat ditingkatkan melalui transparansi dan evaluasi berkala. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun lembaga penasihat tetap relevan dalam sistem pemerintahan, diperlukan revisi kembali terhadap regulasi yang mengaturnya agar lebih jelas dalam kedudukan, kewenangan, serta mekanisme kerja. Oleh karena itu, disarankan adanya penyempurnaan undang-undang terkait untuk memastikan perannya lebih efektif dalam mendukung kebijakan nasional.

Dosen Pembimbing: Nanik Prasetyoningsih, Dr., S.H., M.H. | NIDN0515047501
Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Public Policy, State Administration, Revision of Laws, Government System
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User: Bima
Date Deposited: 19 Jun 2025 05:50
Last Modified: 19 Jun 2025 05:50
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/51475

Actions (login required)

View Item View Item