MELYSA ARDA YUSMITA (2025) PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS WALI YANG DIAJUKAN KEPALA KUA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 558/PDT.G/2021/PA MKS). S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf
Download (668kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (146kB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (97kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf
Download (197kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (364kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (52kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (237kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (41kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (170kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (288kB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (817kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)

Abstract

Perkawinan adalah sebuah ikatan antara seorang pria dan wanita untuk membetuk sebuah keluarga baru. Namun perkawinan dapat dibatalkan jika dalam prosesnya tidak memenuhi syarat sah perkawinan atau melanggar hukum indonesia. Pembatalan perkawinan merupakan tindakan hukum yang dilakukan untuk membatalkan suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum yang menjadi acuan Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan pada putusan perkara Nomor: 558/Pdt.G/2021/PA.mks tentang pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas wali serta untuk menjawab apakah Kepala KUA memiliki kewenangan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama mengenai pemalsuan identitas. Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara yang kemudian dianalisis secara normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dalam putusan Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mks, majelis hakim mempertimbangkan berbagai bukti yang diajukan, seperti fotokopi rekomendasi nikah, surat pernyataan wali hakim, serta keterangan saksi yang menyatakan bahwa wali nasab masih hidup dan tidak mengetahui pernikahan tersebut. Selain itu, tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi, sehingga hakim mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan secara verstek. Dengan dikabulkannya gugatan, perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak awal, dan segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut menjadi batal demi hukum dan Kepala KUA memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pejabat yang berwenang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Dosen Pembimbing: Endang Heriyani, S.H., M.Hum. | NIDN0016016502
Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Authority of Head of KUA, Falsification of Guardian Identity, Marriage Annulment
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User: Bima
Date Deposited: 19 Jun 2025 05:38
Last Modified: 19 Jun 2025 05:38
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/51479

Actions (login required)

View Item View Item