IRVA ANGGITA (2025) GOVERNANCE COOPERATION DALAM PENANGANAN BURUH MIGRAN ILEGAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN WILAYAH PERBATASAN DI KALIMANTAN BARAT. S2 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
|
Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf Download (376kB) |
|
|
Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (381kB) |
|
|
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB) |
|
|
Text (Bab I)
Bab I.pdf Download (326kB) |
|
|
Text (Bab II)
Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (504kB) |
|
|
Text (Bab III)
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB) |
|
|
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (469kB) |
|
|
Text (Bab V)
Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (408kB) |
|
|
Text (Bab VI)
Bab VI.pdf Restricted to Registered users only Download (138kB) |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB) |
|
|
Text (Lampiran)
Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (797kB) |
|
|
Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana fenomena buruh migran ilegal di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan respons pemerintah melalui pendekatan governance cooperation. Tingginya angka buruh migran ilegal yang melintasi perbatasan menimbulkan tantangan signifikan terhadap ketahanan wilayah, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana model governance cooperation diimplementasikan dalam penanganan buruh migran ilegal serta menganalisis pengaruhnya terhadap peningkatan ketahanan wilayah perbatasan di Kalimantan Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan kerangka kerja governance cooperation untuk mengidentifikasi pola kolaborasi, tantangan, dan keberhasilan dalam penanganan isu buruh migran ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa governance cooperation dalam penanganan buruh migran ilegal di Kalimantan Barat melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat lokal. Bentuk kerja sama yang terbangun mencakup pertukaran informasi, koordinasi operasi penegakan hukum, program pemberdayaan masyarakat, dan upaya pencegahan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan seperti tumpang tindih kewenangan, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan persepsi antaraktor. Namun, implementasi governance cooperation secara signifikan berkontribusi pada peningkatan ketahanan wilayah perbatasan dengan mengurangi kerentanan sosial, ekonomi, dan keamanan akibat aktivitas buruh migran ilegal. Hal ini terlihat dari peningkatan pengawasan perbatasan, penanganan kasus yang lebih terkoordinasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa governance cooperation merupakan strategi yang efektif dalam mengatasi kompleksitas isu buruh migran ilegal dan memperkuat ketahanan wilayah perbatasan. Rekomendasi yang diajukan antara lain penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas aktor, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam skema kerja sama.
| Dosen Pembimbing: | Suswanta, Dr., M.Si. | NIDN0012086701 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (S2) |
| Uncontrolled Keywords: | Governance Cooperation, Illegal Migrant Workers, Regional Resilience, Border, West Kalimantan |
| Divisions: | Pasca Sarjana > S2 Ilmu Pemerintahan |
| Depositing User: | Bima |
| Date Deposited: | 14 Jul 2025 02:13 |
| Last Modified: | 14 Jul 2025 02:13 |
| URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/51745 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
