BAIHAQI IBNU ABBAS (2025) PENGATURAN HUKUM MENELANTARKAN TANAH MENURUT HUKUM POSITIF NASIONAL DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS PENGATURAN TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN SLEMAN). S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
|
Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf Download (2MB) |
|
|
Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (667kB) |
|
|
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (12kB) |
|
|
Text (Bab I)
Bab I.pdf Download (2MB) |
|
|
Text (Bab II)
Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (610kB) |
|
|
Text (Bab III)
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB) |
|
|
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (774kB) |
|
|
Text (Bab V)
Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB) |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB) |
|
|
Text (Lampiran)
Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (680kB) |
|
|
Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (787kB) |
|
|
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB) |
Abstract
Sertifikat hak milik adalah surat bukti kepemilikan hak milik yang berfungsi sebagai penguat alat bukti. Namun hak milik dapat hilang jika tanah tersebut terbengkalai atau tidak dimanfaatkan dengan baik. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penerbitan Barang Terbengkalai Kawasan dan Tanah, yaitu tanah yang berstatus Hak Milik menjadi objek tanah terlantar. Masalah yang diangkat adalah, kepastian hukum atas hak milik yang diperuntukkan sebagai tanah terlantar dan Proses Penyelesaian Tanah Terlantar berdasarkan PP No. 20 Tahun 2001. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah agar dapat mengetahui solusi dari beberapa tanah terlantar yang ada sesuai dengan hukum positif nasional dan hukum adat. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan normatif, yang mana penelitian ini diambil dari wawancara dengan pihak terkait untuk menemukan dan juga merumuskan dalil-dalil hukum terkait dengan tanah hak milik yang terbengkalai. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hak milik atas tanah merupakan tumpuan hak yang tertinggi dan diperkuat dengan penerbitan sertifikat hak milik, namun kuasa sertifikat tidak dapat menghalangi pencabutan status hak milik menjadi tanah terlantar, apabila pemilik tanah tidak memanfaatkan tanah tersebut sesuai fungsi sosial yang telah ditetapkan denganUUPA Nomor 5 Tahun 1960.
| Dosen Pembimbing: | Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. | NIDN0528127201 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (S1) |
| Uncontrolled Keywords: | Land Ownership, Land Title Certificate, Abandoned Land |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
| Depositing User: | Bima |
| Date Deposited: | 10 Jul 2025 06:30 |
| Last Modified: | 10 Jul 2025 06:30 |
| URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/51800 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
