WANDITA SURYA PUTRI (2025) THE ROLE OF CONSTITUTIONAL COURT IN FACING THE PRACTICE OF AUTOCRATIC LEGALISM IN INDONESIA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
|
Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf Download (490kB) |
|
|
Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (136kB) |
|
|
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (69kB) |
|
|
Text (Bab I)
Bab I.pdf Download (114kB) |
|
|
Text (Bab II)
Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (117kB) |
|
|
Text (Bab III)
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (31kB) |
|
|
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (446kB) |
|
|
Text (Bab V)
Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (30kB) |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB) |
|
|
Text (Lampiran)
Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (462kB) |
|
|
Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini mengkaji fenomena legalisme otokratis di Indonesia melalui analisis terhadap lima proses legislasi, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan wacana revisi rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik legalisme otokratis yang dicirikan oleh lemahnya oposisi di parlemen, tidak terpenuhinya asas transparansi dan partisipasi publik, serta melemahnya lembaga independen dan menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam menangani praktik tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa legalisme otokratis terjadi dengan pola pelemahan oposisi, pelanggaran hukum dalam proses pembentukan undangundang, dan juga melemahnya lembaga independen. Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah gagal menjalankan peran aktifnya sebagai lembaga veto dan penalaran publik. Hal ini disebabkan oleh besarnya intervensi politik yang membayangi tubuh Mahkamah Konstitusi. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini merekomendasikan evaluasi ulang terhadap mekanisme pengusulan dan pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan dari intervensi politik.
| Dosen Pembimbing: | Iwan Satriawan, Prof., S.H., MCL., Ph.D. | NIDN0506077001 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (S1) |
| Uncontrolled Keywords: | autocratic legalism; constitutional court; democratic erosion |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
| Depositing User: | Bima |
| Date Deposited: | 09 Jul 2025 05:15 |
| Last Modified: | 09 Jul 2025 05:15 |
| URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/51820 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
