FAIZAH AIRANI (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MEMBERI KETERANGAN PALSU DIATAS SUMPAH. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
|
Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf Download (569kB) |
|
|
Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB) |
|
|
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB) |
|
|
Text (Bab I)
Bab I.pdf Download (325kB) |
|
|
Text (Bab II)
Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB) |
|
|
Text (Bab III)
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB) |
|
|
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB) |
|
|
Text (Bab V)
Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB) |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB) |
|
|
Text (Lampiran)
Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (756kB) |
|
|
Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Penegakan hukum terhadap tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana. Keterangan palsu yang diberikan dalam persidangan dapat memengaruhi putusan hakim dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa individu yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dapat dikenakan sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap keterangan palsu, dengan studi kasus Ike Farida. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap memberi keterangan palsu diatas sumpah dalam kasus Ike Farida sudah sejalan dengan mekanisme sistem peradilan pidana di Indonesia karena efektifnya kinerja aparat penegak hukum yaitu, peran Kepolisian dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, Jaksa dalam tahap penuntutan, dan Majelis Hakim dalam memutus putusan akhir untuk menindak pelaku yang memberikan keterangan palsu diatas sumpah. Faktor penegakan hukum dalam memberikan keterangan palsu diatas sumpah adalah faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi sistem hukum guna memastikan bahwa setiap keterangan yang disampaikan di pengadilan mencerminkan kebenaran materiil, sehingga keadilan dapat terwujud.
| Dosen Pembimbing: | Laras Astuti, Dr., S.H., M.H. | NIDN00529019101 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (S1) |
| Uncontrolled Keywords: | False Testimony, Criminal Code, Law Enforcement, Justice System, Oath |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
| Depositing User: | Bima |
| Date Deposited: | 01 Aug 2025 03:54 |
| Last Modified: | 01 Aug 2025 03:54 |
| URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/51847 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
