RAJA ABDUL RAHIM (2025) KONTROVERSI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA KERJA: ANALISA NARRATIVE POLICY FRAMEWORK. S2 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

	Text (Halaman Judul) Halaman Judul.pdf Download (235kB)
	Text (Lembar Pengesahan) Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB)
	Text (Abstrak) Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB)
	Text (Bab I) Bab I.pdf Download (140kB)
	Text (Bab II) Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB)
	Text (Bab III) Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (132kB)
	Text (Bab IV) Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)
	Text (Bab V) Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (668kB)
	Text (Bab VI) Bab VI.pdf Restricted to Registered users only Download (103kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB)
	Text (Naskah Publikasi) Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (588kB)
	Text (Full Text) Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja merupakan kebijakan kontroversial pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa narasi kebijakan dimedia pada undang-undang omnibus law cipta kerja menggunakan pendekatan Narrative Policy Framework. Narrative Policy Framework adalah kajian yang berguna untuk mendeskripsikan serta menjelaskan struktur narasi politik dalam pembuatan kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Selanjutnya, sumber data diperoleh dari data sekunder kelima media online nasional Indonesia yaitu Kompas.com, Tempo.co, Detik.com, CNN Indonesia dan Tirto.id dengan rentang waktu 12 Februari 2020-30 Desember 2023. Temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa narasi kontra dimedia lebih dominan daripada narasi pro kebijakan undang-undang omnibus law cipta kerja. Sementara itu, kata yang paling dominan muncul terkait kebijakan yaitu “cipta kerja”, “pasal”, “buruh”, “lingkungan” dan “daerah”, membuktikan bahwa kata-kata ini menjadi isu utama dalam kebijakan. Aktor yang telibat pada kebijakan ini meliputi Pemerintah sebagai pengusung utama kebijakan, Dewan Perwakilan Rakyat, Partai Politik, Serikat Buruh dan LSM, Akademisi, Ilmuan Pengamat, Ormas dan Mahasiswa. Pemerintah menjadi aktor utama yang membuat permasalahan dalam kebijakan, dan dikategorikan sebagai Villain. Sedangkan, Serikat Buruh dan LSM adalah kelompok aktor yang menentang kebijakan, dan dikategorikan sebagai Heroes. Sementara pihak yang dirugikan dalam kebijakan ini mengacu kepada kelompok buruh. Narasi yang digunakan Pemerintah dalam mendukung kebijakan ini meliputi peningkatan investasi dan pemberdayaan UMKM, membuka lapangan pekerjaan dan penyederhanaan regulasi. Narasi tandingan seperti pasal-pasal yang merugikan buruh, cacat prosedur pembuatan undang-undang, menguntungkan pengusaha, tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dan sentralitas kewenangan, menjadi narasi utama kelompok yang menolak kebijakan. Pembatalan terhadap kebijakan undang-undang omnibus law cipta kerja merupakan solusi kebijakan dari kelompok yang menentang kebijakan ini.

Dosen Pembimbing:	Ridho Al-Hamdi, Dr. phil., S.Fil.l., M.A. | NIDN0510058503
Item Type:	Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords:	Omnibus Law; Job Creation Law; Political Actors; Political Narratives; Narrative Policy Framework
Divisions:	Pasca Sarjana > S2 Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	Bima
Date Deposited:	17 Jul 2025 02:15
Last Modified:	17 Jul 2025 02:15
URI:	https://etd.umy.ac.id/id/eprint/51915

Actions (login required)

View Item