NAWAFIL WAHYUDA (2025) PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
|
Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf Download (570kB) |
|
|
Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB) |
|
|
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (55kB) |
|
|
Text (Bab I)
Bab I.pdf Download (126kB) |
|
|
Text (Bab II)
Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB) |
|
|
Text (Bab III)
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (76kB) |
|
|
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB) |
|
|
Text (Bab V)
Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (9kB) |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB) |
|
|
Text (Lampiran)
Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (380kB) |
|
|
Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Jenis disabilitas terdiri dari disabilitas fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu panjang yang mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan mengalami hambatan untuk dapat berpartisipasi aktif dengan warga negara lainnya berdasarkan hak yang sama. Namun persoalan pemerataan akses layanan bagi kelompok ini masih dipandang remeh dan hanya sekedar persoalan rutin. Penelitian hukum kali ini menggunakan jenis penelitian empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum ini ada dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian adalah menggunakan metode Non-Random Sampling. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif.Pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas di Pemda Sleman belum maksimal. Padahal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyatakan aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan, adanya pelayanan yang kurang memuaskan bagi penyandang disabilitas, maka Pemda Sleman dirasa kurang mewujudkan kesempatan dalam memenuhi hak penyandang disabilitasPemenuhan hak bagi penyandang disabilitas pada kantor Pemda Sleman belum maksimal. Para penyandang disabilitas seakan dipaksakan untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi fasilitas yang disediakan walaupun fasilitas tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi para pengunjung non difabel. faktor penghambat antara lain fasilitas transportasi publik dalam layanan Kantor Pemda Sleman belum memadai diantaranya ada beberapa fasilitas seperti Ramp terlalu curam, lebar toilet sempit, jarak tempat patkir dengan bangunan utama yang terlalu jauh.
| Dosen Pembimbing: | Bagus Sarnawa, Dr., SH., M.Hum. | NIDN0021086802 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (S1) |
| Uncontrolled Keywords: | Disability, Local Government, Sleman |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
| Depositing User: | Bima |
| Date Deposited: | 01 Aug 2025 01:31 |
| Last Modified: | 01 Aug 2025 01:31 |
| URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/51965 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
