MUHAMMAD FATHI (2025) URGENCY OF INDONESIA PRESIDENTIAL INSTITUTION LAW:A COMPARATIVE STUDY OF TAIWAN, THE UNITED STATES,AND SOUTH KOREA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf
Download (805kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (380kB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (168kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf
Download (277kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (312kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (202kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (828kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (175kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (319kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (770kB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (538kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)

Abstract

Lembaga kepresidenan memegang peran sentral dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam sistem presidensial di mana kepala negara dan kepala pemerintahan berada pada satu tangan. Namun, hukum di Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur lembaga kepresidenan, sehingga menimbulkan kekaburan kewenangan, risiko hiperpresidensialisme, dan meningkatnya konflik kepentingan. Penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan di Indonesia melalui metode yuridis normatif dan studi perbandingan dengan Taiwan, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun hukum Indonesia telah meresmikan sistem presidensial, regulasi tersebut belum mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan eksekutif dan munculnya dinasti politik, yang sebagian besar disebabkan oleh tidak adanya kejelasan normatif mengenai peran, kewajiban etik, dan batas kelembagaan presiden. Sebaliknya, Amerika Serikat telah memperkenalkan inisiatif baru seperti Rancangan UndangUndang Konflik Kepentingan Presiden 2023 dan Rancangan Undang-Undang Reformasi Etika Kepresidenan 2024, sementara Taiwan dan Korea Selatan memiliki perangkat hukum yang mengatur transisi kekuasaan, keadaan darurat, dan etika jabatan presiden. Studi ini menegaskan bahwa Indonesia mendesak untuk memiliki undang-undang khusus yang mengatur struktur lembaga kepresidenan, membedakan dua fungsi utamanya, dan melembagakan mekanisme pembatasan kekuasaan. Undang-undang tersebut akan mampu mencegah kemunduran demokrasi serta memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan pemerintahan yang etis. Penelitian ini merekomendasikan adopsi praktik terbaik dari negara lain untuk membentuk fondasi hukum yang kuat bagi lembaga kepresidenan Indonesia.

Dosen Pembimbing: Iwan Satriawan, Prof., S.H., MCL., Ph.D. | NIDN0506077001
Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: hyper-presidentialism; presidential institution; South Korea; Taiwan; United States
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User: Bima
Date Deposited: 01 Aug 2025 01:26
Last Modified: 01 Aug 2025 01:26
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/51971

Actions (login required)

View Item View Item