BAYU NUR ROHMAD (2025) PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.90/PUU-XXI/2023 TERHADAP PENGATURAN KEBEBASAN BERPENDAPAT. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
|
Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf Download (2MB) |
|
|
Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB) |
|
|
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (547kB) |
|
|
Text (Bab I)
Bab I.pdf Download (298kB) |
|
|
Text (Bab II)
Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB) |
|
|
Text (Bab III)
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB) |
|
|
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB) |
|
|
Text (Bab V)
Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (422kB) |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB) |
|
|
Text (Lampiran)
Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (615kB) |
|
|
Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (907kB) |
|
|
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
Abstract
Dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat dan integritas lembaga peradilan merupakan pilar utama yang saling memperkuat. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan kekhawatiran publik karena dinilai mengandung konflik kepentingan dan memicu krisis kepercayaan terhadap lembaga yudikatif. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terkait kebebasan berpendapat; dan (2) Mengidentifikasi pengaruh putusan tersebut terhadap pelaksanaan kebebasan berpendapat di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut memberikan pengecualian terhadap batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden, dengan alasan memperluas akses politik melalui prinsip meritokrasi. Namun, dampaknya justru memicu penurunan kepercayaan publik terhadap independensi Mahkamah Konstitusi, serta mempersempit ruang partisipasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini terlihat dari meningkatnya represi terhadap kebebasan berpendapat di ruang publik dan digital. Kesimpulannya, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 mengandung dimensi perluasan hak politik, integritas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan kualitas demokrasi di Indonesia.
| Dosen Pembimbing: | Nanik Prasetyoningsih, Dr., S.H., M.H. | NIDN0515047501 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (S1) |
| Uncontrolled Keywords: | Judicial review, Freedom of expression, Constitutional Court, Indonesia |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
| Depositing User: | Bima |
| Date Deposited: | 01 Aug 2025 01:03 |
| Last Modified: | 01 Aug 2025 01:03 |
| URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/51984 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
