ALBRI LABAKA (2025) OPTIMALISASI SANKSI TINDAKAN PADA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM PIDANA MODERN. S2 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

	Text (Halaman Judul) Halaman Judul.pdf Download (500kB)
	Text (Lembar Pengesahan) Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB)
	Text (Abstrak) Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB)
	Text (Bab I) Bab I.pdf Download (2MB)
	Text (Bab II) Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (Bab III) Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB)
	Text (Bab IV) Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text (Bab V) Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (Naskah Publikasi) Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (403kB)
	Text (Full Text) Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi sanksi tindakan pada penyalahgunaan narkotika dalam perspektif teori hukum pidana modern, khususnya penerapan Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan menelaah enam putusan Pengadilan Negeri Bantul. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar putusan hakim lebih menekankan pemberian sanksi pidana penjara dibandingkan penerapan rehabilitasi, meskipun terdakwa terbukti sebagai pengguna perorangan tanpa keterlibatan jaringan peredaran narkotika. Hal ini mengindikasikan belum maksimalnya implementasi pendekatan hukum yang berorientasi pada pemulihan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika. Langkah strategis adalah pembentukan Pengadilan Narkotika Indonesia yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara pengguna narkotika berdasarkan pendekatan korektif dan terapeutik. Pengadilan ini harus dilengkapi dengan tim medis dan psikososial serta pedoman yustisial yang menitikberatkan pada pemulihan, bukan penghukuman. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip individualisasi pemidanaan benar-benar diterapkan dan pengguna tidak diseragamkan dalam proses hukum konvensional. Di tingkat implementatif, pemerintah perlu membangun infrastruktur rehabilitasi yang inklusif, terjangkau, dan tidak diskriminatif. Dukungan berupa pembiayaan negara, pelibatan masyarakat, serta sistem monitoring dan evaluasi menjadi penting untuk memastikan bahwa rehabilitasi berfungsi sebagai mekanisme koreksi dan perlindungan. Dengan cara ini, hukum tidak hanya menjadi sarana kontrol sosial, tetapi juga wahana penyelamatan manusia dari siklus kecanduan dan kriminalisasi yang berkepanjangan. Terakhir, implementasi sanksi tindakan harus mengedepankan pendekatan korektif dan restoratif melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Hukuman alternatif seperti konseling, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi sosial perlu menjadi bagian integral dari proses rehabilitasi. Kolaborasi lintas sektor antara lembaga kesehatan, sosial, dan peradilan harus diperkuat untuk menciptakan sistem penanganan penyalahgunaan narkotika yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Dosen Pembimbing:	Muh Endriyo Susila, S.H., M.C.L., Ph.D. | NIDN0504097201
Item Type:	Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords:	Narcotics Abusers, Rehabilitative Sanctions, Modern Criminal Law
Divisions:	Pasca Sarjana > S2 Hukum
Depositing User:	Bima
Date Deposited:	17 Jul 2025 06:23
Last Modified:	17 Jul 2025 06:23
URI:	https://etd.umy.ac.id/id/eprint/52033

Actions (login required)

View Item