AHMAD ZULFIQRI A.LALU (2025) A COMPARATIVE ANALYSIS ON THE LIMITATIONS OF PRESIDENTIAL PREROGATIVE POWER IN INDONESIA AND THE PHILIPPINES. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

	Text (Halaman Judul) Halaman Judul.pdf Download (1MB)
	Text (Lembar Pengesahan) Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB)
	Text (Abstrak) Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB)
	Text (Bab I) Bab I.pdf Download (273kB)
	Text (Bab II) Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB)
	Text (Bab III) Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB)
	Text (Bab IV) Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB)
	Text (Bab V) Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (Naskah Publikasi) Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (484kB)
	Text (Full Text) Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Sistem presidensial di Indonesia dan Filipina memberikan hak prerogatif kepada presiden dalam menjalankan pemerintahan, namun dengan tingkat pembatasan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka konstitusional hak prerogatif presiden dan membandingkan mekanisme checks and balances di kedua negara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perbandingan, studi ini mengkaji konstitusi dan peraturan terkait di Indonesia dan Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, hak prerogatif Presiden diatur dalam UUD 1945, yang memberikan kewenangan luas dalam pengangkatan pejabat, hak veto yang terbatas dalam legislasi, dan kewenangan untuk menyatakan keadaan darurat. Sementara itu, di Filipina, hak prerogatif presiden lebih dibatasi melalui persetujuan legislatif untuk pengangkatan pejabat tinggi, hak veto yang dapat dibatalkan oleh Kongres, dan pengawasan ketat terhadap penggunaan wewenang darurat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem di Filipina lebih menekankan pengawasan legislatif dan yudikatif dibandingkan Indonesia.

Dosen Pembimbing:	Nanik Prasetyoningsih, Dr., S.H., M.H. | NIDN0515047501
Item Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	checks and balances, emergency powers, presidential prerogative, presidential system, veto
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User:	Bima
Date Deposited:	17 Jul 2025 04:39
Last Modified:	17 Jul 2025 04:39
URI:	https://etd.umy.ac.id/id/eprint/52037

Actions (login required)

View Item