M FAREL REYHAN (2025) LEGAL PROTECTION FOR INDIGENOUS PEOPLE FROM THE IMPACT OF DEVELOPMENT OF THE NUSANTARA CAPITAL CITY. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

	Text (Halaman Judul) Halaman Judul.pdf Download (715kB)
	Text (Lembar Pengesahan) Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (Abstrak) Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB)
	Text (Bab I) Bab I.pdf Download (251kB)
	Text (Bab II) Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB)
	Text (Bab III) Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB)
	Text (Bab IV) Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (394kB)
	Text (Bab V) Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (880kB)
	Text (Naskah Publikasi) Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (506kB)
	Text (Full Text) Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran terhadap dampaknya bagi masyarakat adat dan komunitas lokal, khususnya terkait dengan hak atas tanah, kerusakan lingkungan, dan hilangnya mata pencaharian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia guna mencegah pelanggaran hak, seperti penggusuran paksa dan degradasi ekologis, serta menelaah kerangka hukum yang melindungi komunitas terdampak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji regulasi perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan hak masyarakat adat dan perlindungan tanah. Temuan dalam penelitian ini menekankan perlunya kerangka hukum yang komprehensif serta pelaksanaan yang efektif agar pembangunan IKN Nusantara sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Penguatan perlindungan hukum, peningkatan akses terhadap keadilan, serta partisipasi bermakna masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan menjadi kunci untuk meminimalkan dampak negatif. Selain itu, regulasi lingkungan harus ditegakkan guna mencegah kerusakan ekologis dan melindungi mata pencaharian tradisional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia perlu memperkuat mekanisme hukum yang ada dan menjunjung tinggi hak-hak konstitusional demi mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Dosen Pembimbing:	Nanik Prasetyoningsih, Dr., S.H., M.H. | NIDN0515047501
Item Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	environmental law, indigenous people, land rights, legal protection, nusantara capital city
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User:	Eko Kurnawan
Date Deposited:	12 Aug 2025 09:22
Last Modified:	12 Aug 2025 09:22
URI:	https://etd.umy.ac.id/id/eprint/52082

Actions (login required)

View Item