NIRWANA ARUM WIJAYANTI (2025) DESENTRALISASI POLITIK PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN LAHAN SAWIT ILEGAL: STUDI KASUS DI PROVINSI RIAU. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf
Download (447kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (262kB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (243kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf
Download (453kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (485kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (368kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (278kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (255kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (266kB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (267kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)

Abstract

Dalam penelitian ini, melihat bagaimana proses desentralisasi politik berubah dalam penertiban lahan sawit ilegal di Provinsi Riau, yang merupakan salah satu daerah di Indonesia di mana perkebunan sawit ilegal tersebar luas. Penelitian ini mengkaji bagaimana pemerintah daerah melaksanakan wewenang mereka untuk menertibkan sawit ilegal yang tersebar di kawasan hutan lindung, produksi, dan tanah ulayat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Fokus penelitian adalah bagaimana kekuasaan power pemerintah daerah diterapkan melalui tiga indikator utama: authority (kewenangan membuat dan melaksanakan kebijakan), resource (ketersediaan anggaran, sumber daya, SDM, dan infrastruktur), dan legitimasi (dukungan sosial dan hukum). Studi menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah sangat dibatasi oleh undangundang pusat, terutama sejak Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah pusat mengambil alih banyak proses legalisasi dan penindakan, sehingga pemerintah daerah hanya dapat bertindak sebagai pelapor atau fasilitator. Di sisi sumber daya, upaya penertiban menjadi tidak optimal karena keterbatasan anggaran dan prioritas alokasi dana, kurangnya dukungan infrastruktur teknologi, dan jumlah tenaga kerja yang terbatas. Sementara itu, pemerintah daerah secara legitimasi sering kehilangan kepercayaan masyarakat karena tindakan yang tidak efektif, meskipun mereka memiliki dasar hukum dan dukungan sosial untuk bertindak. Menurut penelitian ini, jika desentralisasi tidak disertai dengan kewenangan yang adil dan peningkatan sumber daya, pemerintah daerah akan terus menghadapi tantangan dalam menangani masalah sawit ilegal. oleh karena itu, agar upaya penertiban dapat dilakukan secara efektif, dan berkelanjutan, diperlukan reformasi pada tata kelola kewenangan dan pendanaan.

Dosen Pembimbing: Rijal Ramdani, S.IP., MPA., Ph.D | NIDN0506118901
Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Political decentralization, illegal oil palm plantations, local government
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > S1 Ilmu Pemerintahan
Depositing User: Bima
Date Deposited: 07 Aug 2025 03:33
Last Modified: 07 Aug 2025 03:33
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/52525

Actions (login required)

View Item View Item