MELVIA NADA AGUSTIN (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA (BKKD) DI KABUPATEN MAGETAN. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
|
Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf Download (630kB) |
|
|
Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB) |
|
|
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB) |
|
|
Text (Bab I)
Bab I.pdf Download (390kB) |
|
|
Text (Bab II)
Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (383kB) |
|
|
Text (Bab III)
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB) |
|
|
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (449kB) |
|
|
Text (Bab V)
Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB) |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB) |
|
|
Text (Lampiran)
Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (560kB) |
|
|
Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Kabupaten Magetan menjadi permasalahan serius yang berdampak negatif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi dalam kasus BKKD dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pada kasus BKKD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus penyimpangan anggaran BKKD serta bentuk penerapan sanksi terhadap pelaku berdasarkan ketentuan hukum positif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus korupsi BKKD di Kabupaten Magetan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama terjadinya tindak pidana korupsi berasal dari faktor internal, yaitu pelaku secara sadar melakukan perbuatan melawan hukum tanpa adanya paksaan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Penyimpangan Dana Desa (DD) terjadi pada tahap pencairan dengan modus yang sering digunakan berupa pemalsuan dokumen pengajuan dana. Berdasarkan Putusan No. 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN.SBY, pelaku dijatuhi pidana penjara 1 tahun dan denda Rp50.000.000, subsidair 1 bulan kurungan. Sementara berdasarkan Putusan No. 102/Pid.Sus-TPK/2024/PN.SBY, pelaku dijatuhi pidana penjara 4 tahun 6 bulan, denda Rp200.000.000 subsidair 3 bulan, serta membayar uang pengganti Rp195.162.700 atau dipidana tambahan 2 tahun penjara jika tidak dibayar.
| Dosen Pembimbing: | Yeni Widowaty, Prof. Dr., S.H., M.Hum. | NIDN0017066103 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (S1) |
| Uncontrolled Keywords: | Special Village Financial Assistance, Criminal Accountability, Corruption |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
| Depositing User: | Bima |
| Date Deposited: | 15 Aug 2025 05:10 |
| Last Modified: | 15 Aug 2025 05:10 |
| URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/52845 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
