LABIB DIANATADILAGA JAYAPRAJA (2025) PRE-POST JOB CREATION LAW: AN EMPLOYEMENT RIGHTS PROTECTIONS ANALYSIS ON INDONESIAN LABOR LAW. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
|
Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf Download (2MB) |
|
|
Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (500kB) |
|
|
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (Bab I)
Bab I.pdf Download (2MB) |
|
|
Text (Bab II)
Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
|
Text (Bab III)
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (785kB) |
|
|
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (22MB) |
|
|
Text (Bab V)
Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) |
|
|
Text (Lampiran)
Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (Full Text)
Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) di Indonesia menandai perombakan besar-besaran peraturan ketenagakerjaan nasional, yang bertujuan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan peraturan. Namun, reformasi ini telah memicu kontroversi yang signifikan, karena banyak pemangku kepentingan termasuk serikat pekerja berpendapat bahwa undang-undang baru tersebut melemahkan perlindungan ketenagakerjaan yang sudah ada dan menimbulkan ambiguitas hukum yang mengancam hak-hak pekerja. Tesis ini menganalisis dampak Undang-Undang Cipta Kerja Indonesia (UU No. 6 Tahun 2023) terhadap perlindungan hak ketenagakerjaan, membandingkannya dengan kerangka ketenagakerjaan sebelumnya berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan mengevaluasi peran Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168 PUU-XXIV/2023 dalam memperkuat perlindungan pekerja. Penelitian ini mengadopsi metodologi hukum normatif, dengan memanfaatkan data sekunder dan interpretasi perundang-undangan untuk mengkaji perubahan signifikan dalam kontrak kerja, pesangon, alih daya, dan kebijakan pengupahan. Temuan menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan peningkatan fleksibilitas ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mendorong investasi, tetapi seringkali mengorbankan keamanan kerja, kejelasan hak pesangon, dan hak-hak pekerja alih daya. Putusan Mahkamah Konstitusi berupaya memperbaiki beberapa kekurangan dengan menetapkan kembali jaminan ketenagakerjaan konstitusional seperti perhitungan pesangon yang jelas, pembatasan durasi kontrak, dan peran dewan pengupahan. Meskipun terdapat perbaikan-perbaikan ini, ambiguitas hukum dan penegakan hukum yang lemah masih tetap ada, yang menggarisbawahi perlunya pengawasan regulasi yang kuat untuk melindungi hak-hak pekerja di tengah reformasi ekonomi yang sedang berlangsung
| Dosen Pembimbing: | Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL. | NIDN0517067001 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (S1) |
| Uncontrolled Keywords: | Indonesia; Job Creation Law; Labor Law; Labor Rights. |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
| Depositing User: | Bima |
| Date Deposited: | 15 Aug 2025 01:50 |
| Last Modified: | 15 Aug 2025 01:50 |
| URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/52911 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
