SHEILLA SAFIRA NAVALINDA (2025) STRATEGI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN GAGAL PANEN DI KABUPATEN PONOROGO MELALUI PROGRAM KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf
Download (2MB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (405kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf
Download (2MB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (2MB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (624kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (4MB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (443kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (5MB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (17MB)

Abstract

Fenomena gagal panen akibat jebolnya tanggul di Kabupaten Ponorogo menjadi persoalan tahunan yang belum tertangani secara struktural dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta merumuskan strategi kebijakan penanggulangan gagal panen yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh studi dokumen dan analisis data sekunder dari BPBD, BPS, dan peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah masih bersifat administratif dan belum mengarah pada pencegahan yang sistematis. Program bantuan pupuk dan benih masih reaktif, tanpa pelatihan mitigasi, kelembagaan pangan, atau perencanaan jangka panjang berbasis risiko. Pemerintah belum memiliki peta klasterisasi lahan rawan puso, kelembagaan pangan daerah, dan RPJMD yang mengintegrasikan isu gagal panen. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan berkelanjutan seperti pembangunan tanggul permanen, klasterisasi lahan rawan, dan pelibatan masyarakat dalam mitigasi risiko pertanian. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan hukum berbasis bukti (evidence-based lawmaking) dalam perumusan kebijakan pangan di daerah rawan bencana.

Dosen Pembimbing: Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. and Beni Hidayat, Dr., S.H., M.Hum. | NIDN0528127201, NIDN0531127301
Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Crop Failure, Flood Disaster, Food Security, Law No. 18 of 2012, Ponorogo Regency
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User: Bima
Date Deposited: 01 Oct 2025 08:41
Last Modified: 01 Oct 2025 08:41
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/53129

Actions (login required)

View Item View Item