FAKTOR POLITIK PENGHAMBAT STRATEGI KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN TINDAK KEKERASAN (KONTRAS) DALAM MENEKAN INDONESIA UNTUK MERATIFIKASI INTERNATIONAL CONVENTION ON PROTECTION OF ALL PEOPLE AGAINST DISAPPEAREANCE (ICPPED) 2009-2020

Indonesia memiliki sejarah kelam dalam masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia(HAM). Salah satu pelanggaran HAM masa lalu yang masih belum mendapatkan titik terang hingga sekarang adalah kasus penculikan 13 aktivis pada tahun 1997 dan 1998 yang dilakukan oleh tim mawar yang dipercayai adalah anggota Kopassus. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) sebagai Non-Governmental Organization (NGO) HAM melakukan startegi penyelesaian kasus penghilangan paksa Indonesia secara tuntas, salah satunya adalah ratifikasi International Convention on Protection of All People Against Disappearance (ICPPED) di Indonesi. Tetapi hingga saat ini, ratifikasi tidak kunjung dilakukan. Jurnal ini ingin mencari tahu faktor penghambat politik strategi KontraS untuk menekana Indonesia meratifikasi ICPPED. Pada jurnal ini digunakan teori yaitu, negara korporatik/state corporatism. Metodologi yang digunakan oleh penulis pada jurnal ini adalah metode kualitatif yaitu data didapatkan dari sumber-sumber terpercaya, seperti buku, jurnal, dan situs internet.