AINAFITRI AINAFITRI (2020) PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA TNI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of COVER] Text (COVER)
COVER

Download (51kB)
[thumbnail of HALAMAN JUDUL] Text (HALAMAN JUDUL)
HALAMAN JUDUL

Download (1MB)
[thumbnail of ABSTRAK] Text (ABSTRAK)
ABSTRAK

Download (127kB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
BAB I

Download (414kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
BAB II
Restricted to Registered users only

Download (514kB)
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
BAB III
Restricted to Registered users only

Download (429kB)
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
BAB IV
Restricted to Registered users only

Download (613kB)
[thumbnail of BAB V] Text (BAB V)
BAB V
Restricted to Registered users only

Download (180kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA
Restricted to Registered users only

Download (133kB)
Official URL: http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/35562

Abstract

Tindak pidana pencurian oleh anggota TNI merupakan tindak pidana militer campuran yang berlaku khusus bagi anggota TNI, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 2 KUHPM tentang seseorang militer yang melakukan tindak pidana umum yang tidak diatur secara rinci dalam KUHPM, dan diberlakukan ketentuan di dalam KUHP dengan penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan dalam KUHPM termasuk penjatuhan pidana tambahan dari dinas militer dengan proses melalui sistem peradilan militer dengan pertimbangan hakim. Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif yaitu menggunakan bahan kepustakaan, baik itu primer, sekunder, atau tersier. Penelitian yang penulis lakukan berdasarkan data pencurian oleh anggota TNI di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta serta informasi dari narasumber. Hasil penelitian yang diperoleh dari penulisan skripsi ini, bahwa Hakim dalam melakukan proses peradilan militer yang melakukan tindak pidana pencurian mengacu pada Undang-Undang Nomor 254 dan Pasal 256 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sedangkan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pencurian berdasarkan dakwaan Oditur dengan mengacu pada Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 365 KUHP tentang Tindak pidana pencurian, dan semua bukti yang terkumpul dalam persidangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses peradilan militer terhadap anggota TNI telah dijalankan sesuai prosedur dan penerapan sanksi tersebut telah menerapkan sanksi pidana dengan sebagaimana mestinya.

Dosen Pembimbing: UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: PENCURIAN OLEH ANGGOTA TNI; PENERAPAN SANKSI PIDANA; PERADILAN MILITER
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User: Unnamed user with email Admin Perpustakaan 1
Last Modified: 09 Oct 2025 02:42
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/57886

Actions (login required)

View Item View Item