YAMIN RENGEN (2018) KELEMBAGAAN MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT (MRP-PB) DALAM OTONOMI KHUSUS TAHUN 2017. S2 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of COVER] Text (COVER)
COVER
Download (35kB)
[thumbnail of HALAMAN JUDUL] Text (HALAMAN JUDUL)
HALAMAN JUDUL
Download (247kB)
[thumbnail of HALAMAN PENGESAHAN] Text (HALAMAN PENGESAHAN)
HALAMAN PENGESAHAN
Restricted to Registered users only
Download (614kB)
[thumbnail of HALAMAN PERNYATAAN] Text (HALAMAN PERNYATAAN)
HALAMAN PERNYATAAN
Restricted to Registered users only
Download (201kB)
[thumbnail of ABSTRAK] Text (ABSTRAK)
ABSTRAK
Download (11kB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
BAB I
Download (60kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
BAB II
Restricted to Registered users only
Download (135kB)
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
BAB III
Restricted to Registered users only
Download (55kB)
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
BAB IV
Restricted to Registered users only
Download (111kB)
[thumbnail of BAB V] Text (BAB V)
BAB V
Restricted to Registered users only
Download (144kB)
[thumbnail of BAB VI] Text (BAB VI)
BAB VI
Restricted to Registered users only
Download (41kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA
Restricted to Registered users only
Download (50kB)
[thumbnail of LAMPIRAN] Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN
Restricted to Registered users only
Download (44kB)
[thumbnail of NASKAH PUBLIKASI] Text (NASKAH PUBLIKASI)
NASKAH PUBLIKASI
Restricted to Registered users only
Download (206kB)
Official URL: http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/20820

Abstract

Lembaga Majlis Rakyat Papua (MRP) di Papua Barat memiliki peran yang penting dalam upaya melindungi hak-hak politik asli orang papua berdasarkan nilai-nilai adat yang menjadi kesepakatan orang asli papua dalam membangun papua. Secara jelas bahwa dalam pembuatan Perdasus tetap memperhatiikan hak-hak dasar orang asli Papua seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008. Hal ini terbukti ketika secara regulatif MRP Papua Barat memiliki peran yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengamanatkan dibentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak asli orang Papua berdasarkan penghormatan terhadap adat dan budaya setempat. Kemudian secara normatif dorongan MRP kepada pengrus partai adalah meinta agar memperioritaskan orang asli Papua dalam Caleg priode 2014-2019. Sementara dari aspek MRP memliki angenda program seperti Rekonsiliasi, Agen Pengawal pembangunan dan Penguatan Lembaga Adat. Hasil penelitian menunjukan bahwa MRP memiliki pandangan yang kuat untuk melindungi masyarakat asli papua baik dalam menunjang pembangunan maupun perbaikan Good Governance karena hal ini terbukti dengan memperioriraskan orang asli Papua. Namun dalam pelaksanaannya juga bahwa secara kelemgaan di MRP masih lema hal ini bia dibuktikan ketika masih terjadi konflik di tataran pengurus MRP yang walupun sejauh ini MRP sudah maksimal mempertahan nilai-nilai adat yang menajdi kesepakatan semua suku yang ada di Papua. Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah bahwa perlu ada semacam regulating yang kuat viii yang berupa surat mandate dari setiap kepela suku sebagai bentuk kepercayaan terhadap suku-suku yang diwakili sehingga tidak terulang konflik yang berkepanjangan dari internal MRP dan membentingi lembaga dari nuasa politik yang tinggi.

Dosen Pembimbing: UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type: Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords: OTSUS; NEW INSTITUSIONAL; MRP
Divisions: Pasca Sarjana > S2 Ilmu Pemerintahan
Depositing User: Unnamed user with email Admin Perpustakaan 3
Last Modified: 09 Oct 2025 03:41
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/58342

Actions (login required)

View Item View Item