HAMJAH BONSO (2017) EFEKTIVITAS NETWORK GOVERNANCE DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI PAPUA (STUDI KASUS PERATURAN DAERAH KHUSUS TAHUN 2016). S2 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of ABSTRAK] Text (ABSTRAK)
ABSTRAK
Download (219kB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
BAB I
Download (215kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
BAB II
Restricted to Registered users only
Download (432kB)
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
BAB III
Restricted to Registered users only
Download (225kB)
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
BAB IV
Restricted to Registered users only
Download (722kB)
[thumbnail of BAB V] Text (BAB V)
BAB V
Restricted to Registered users only
Download (493kB)
[thumbnail of BAB VI] Text (BAB VI)
BAB VI
Restricted to Registered users only
Download (93kB)
[thumbnail of COVER] Text (COVER)
COVER
Download (106kB)
[thumbnail of HALAMAN PENGESAHAN] Text (HALAMAN PENGESAHAN)
HALAMAN PENGESAHAN
Restricted to Registered users only
Download (246kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA
Restricted to Registered users only
Download (162kB)
[thumbnail of NASKAH PUBLIKASI] Text (NASKAH PUBLIKASI)
NASKAH PUBLIKASI
Restricted to Registered users only
Download (429kB)
Official URL: http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/20802

Abstract

Sejak diberlakukannya undang-undang Otonomi Khusus, sistem pemerintahan provinsi Papua mengalami perubahan dalam hal kelembagaan. Kehadiran lembaga MRP sangat mempengaruhi pelaksanaan Pemerintah Provinsi Papua, terutama pada pembuatan peraturan daerah. Hubungan antara lembaga pemerintah sangat diperlukan dalam setiap aktivitas kelembagaan. Dimana kerjasama yang efektif diperlukan kolaborasi dengan pembagian tugas dan fungsi masing-masing lembaga pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas hubungan antara lembaga pemerintah dalam pembuatan peraturan daerah khusus (Perdasus) di Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan metode "triangulasi" yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Penggunaan metode ini untuk menghasilkan gambaran umum tentang fenomena yang akan diteliti. Kesimpulannya adalah efektivitas hubungan antar lembaga dari perspektif pengaturan jaringan menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah cukup efektif. Dimana pemerintah provinsi memperoleh nilai 2,71 (tinggi), DPRP 2,14 (sedang), dan MRP 2,33 (sedang). Komitmen dalam menjalankan tugas dan kewenangan pembuatan peraturan daerah telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah provinsi memperoleh nilai 2,57 (tinggi), DPRP 2,28 (sedang), dan MRP 2,16 (sedang). Sementara dari perspektif jaringan administrasi organisasi dengan indikator peran, pemerintah provinsi memperoleh nilai 2,42 (tinggi), DPRP 2,28 (sedang), dan MRP 2,5 (tinggi). Nilai ini menunjukkan bahwa ketiga lembaga tersebut merupakan faktor penentu dalam pembuatan peraturan daerah khusus. Indikator pelaksanaan mekanisme, pemerintah provinsi memperoleh nilai 2,85 (tinggi), DPRP 2,42 (tinggi), dan MRP 2,5 (tinggi). Hasil ini menunjukkan bahwa setiap institusi telah menerapkan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang mengatur masing-masing institusi dalam pembuatan peraturan daerah.

Dosen Pembimbing: UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type: Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords: EFEKTIVITAS; NETWORK GOVERNANCE; PERDASUS
Divisions: Pasca Sarjana > S2 Ilmu Pemerintahan
Depositing User: Unnamed user with email Admin Perpustakaan 3
Last Modified: 09 Oct 2025 03:52
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/58426

Actions (login required)

View Item View Item