MUHAMMAD FIKRI SETIAWAN (2019) PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH DALAM FORMULASI QANUN JINAYAT DI ACEH TAHUN 2014-2017. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

	Text (COVER) COVER Download (24kB)
	Text (HALAMAN JUDUL) HALAMAN JUDUL Download (279kB)
	Text (HALAMAN PENGESAHAN) HALAMAN PENGESAHAN Restricted to Registered users only Download (275kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK Download (25kB)
	Text (BAB I) BAB I Download (258kB)
	Text (BAB II) BAB II Restricted to Registered users only Download (321kB)
	Text (BAB III) BAB III Restricted to Registered users only Download (131kB)
	Text (BAB IV) BAB IV Restricted to Registered users only Download (96kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA Restricted to Registered users only Download (76kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN Restricted to Registered users only Download (265kB)
	Text (NASKAH PUBLIKASI) NASKAH PUBLIKASI Restricted to Registered users only Download (388kB)

Abstract

Keistimewaan yang diberikan kepada Provinsi Aceh dapat dilihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, Provinsi Aceh memiliki peraturan daerah yang berbeda dari provinsi lain yaitu peraturan daerah yang disebut sebagai Qanun yang mana sumber hukum produk hukum tersebut berdasarkan prinsip-prinsip Syariat Islam. Dalam proses perumusan Qanun sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh sebagai instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum memiliki peranan dalam perumusan sebuah Qanun. Dalam hal ini penulis bertujuan untuk mengetahui bagaiman peran kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia Aceh dalam formulasi Qanun Jinayat di Aceh pada tahun 2014-2017. Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu proses menganalisa sebuah data dengan menjelaskan, memaparkan hingga menggambarkan data yang telah diperoleh pada saat melakukan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh di Kota Banda Aceh. Pengumpulan data yang dilakukan pada saat penelitian yaitu dengan teknik wawancara untuk mendapatkan data primer dan teknik dokumentasi sebagai sumber data sekunder untuk mendukung data penelitian ini. Peran di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dalam formulasi Qanun Jinayat di Aceh ternyata belum sepenuhnya sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh hanya diikutsertakan oleh Pemerintahan Aceh hanya pada tahap pembahasan. Selebihnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh tidak dilibatkan oleh Pemerintahan Aceh dalam proses formulasi Qanun Jinayat di Aceh. Belum terdapatnya sebuah konsekuensi hukum yang mengatur tentang ketidakpartisipasian menyebabkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh belum berperan secara maksimal dalam formulasi Qanun Jinayat di Aceh. Namun pada tahun 2018 kemarin, telah berlakunya Tata Tertib DPR pasal 14 ayat (1) yang disebutkan Pemerintah Daerah dan DPR wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan perda. Harapan kedepannya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dapat berperan dengan maksimal pada saat pembentukan Qanun maupun peraturan daerah lainnya

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	FORMULASI KEBIJAKAN, QANUN JINAYAT, PERATURAN DAERAH.
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > S1 Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	Unnamed user with email Admin Perpustakaan 2
Last Modified:	09 Oct 2025 04:07
URI:	https://etd.umy.ac.id/id/eprint/58550

Actions (login required)

View Item