RAHMI AGNES TANIA (2021) DISCRIMINATORY POLICY OF LAND OWNERSHIP OF THE CHINESE IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA IN CONSTITUTIONAL AND LOCAL REGULATION PERSPECTIVE. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf
Download (787kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (323kB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (161kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf
Download (386kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (430kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (377kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (422kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (255kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (391kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (474kB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)

Abstract

Selama lebih dari empat puluh tahun, Kesultanan Yogyakarta telah menerapkan kebijakan hukum yang diskriminatif atas kepemilikan tanah bagi Tionghoa-Indonesia. Kebijakan ini dituangkan dalam Instruksi Kepala Daerah Nomor K.898/I/A/75. Penelitian ini menganalisis dasar hukum penerapan kebijakan disminatif kepemilikan tanah bagi Tionghoa-Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan konstitusi dan peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memberlakukan Kebijakan Kepemilikan Tanah yang Diskriminatif kepada Tionghoa-Indonesia karena alasan sejarah, ketika Perjanjian Giyanti tahun 1755 menggugat kelompok pengkhianat Tionghoa ke Kasultanan. Sejak saat itu, Surat Instruksi Kepala Daerah PA DIY. VII/No. K/898/I/A/75 diterbitkan untuk Melarang Hak Milik Warga Negara Indonesia Non-Pribumi. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mempertimbangkan kembali dan mengkaji kembali batasan waktu pelarangan kepemilikan tanah bagi Tionghoa Indonesia dengan tetap menghormati hak konstitusional generasi baru Tionghoa Indonesia. Rekomendasi ini memerlukan beberapa persyaratan bagi orang Tionghoa-Indonesia seperti pernyataan kesetiaan kepada Kesultanan dan pembatasan wilayah yang boleh mereka miliki kepemilikan tanahnya.

Dosen Pembimbing: IWAN SATRIAWAN, S.H., MCL., PH.D. | NIDN0506077001
Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: DISCRIMINATORY POLICY, LAND OWNERSHIP, CHINESE-INDONESIA
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User: Unnamed user with email robi@umy.ac.id
Date Deposited: 18 Dec 2021 02:34
Last Modified: 18 Dec 2021 02:34
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/7275

Actions (login required)

View Item View Item