BAB I
PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah 
Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan pengamalan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dalam kesatuannya dengan seluruh sila-sila lainnya. Hakikat pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan manusia dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, oleh karena itu perlindungan, penegakan Hak Asasi Manusia menjadi keharusan bagi Negara Indonesia yang dalam konstitusi dasarnya dinyatakan sebagai negara hukum. 
Kedaulatan rakyat dan Hak Asasi Manusia mempunyai hubungan erat satu sama lainnya. Dianutnya paham kedaulatan rakyat berarti diakuinya hak-hak sebagai manusia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. 
Konsekuensi logis dari adanya persamaan hak yang telah ditegaskan Undang-Undang Dasar 1945 maka dalam menjalani kehidupan bernegara, setiap warga negara yang berbeda-beda baik etnis, suku serta agama, maupun militer dan sipil mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk ikut serta dalam setiap kegiatan kenegaraan. Termasuk hak untuk menjadi presiden atau pejabat tinggi lainnya, karena setiap warga negara mendapat jaminan yang sama di dalam hukum, meliputi jaminan berserikat, berkumpul, mendapat pendidikan yang layak, hal ini dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah dijamin keberadaannya, seperti hak mengeluarkan pikiran dan mendapatkan informasi, mendapatkan kehidupan yang layak, dalam rangka membangun negara yang demokratis, berkeadilan sosial,  tujuannya untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia seutuhnya, dimana setiap orang berhak atas kebebasan menentukan pilihan hidupnya. 
Pada masa Orde Baru (ORBA), pelanggaran Hak Asasi Manusia banyak dilakukan justru oleh pejabat pemerintah sendiri, misalnya pelanggaran hak politik bagi orang yang dianggap terlibat dalam Pergerakan Komunis Indonesia (PKI), tindakan korupsi, pengekangan terhadap hak orang lain, perampasan tanah penduduk dan lain sebagainya.
Munculnya gugatan atas pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan berbagai kalangan terutama dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau kalangan akademis yang kemudian memunculkan reformasi, sehingga pada tahun 1998 akumulasi dan kekecewaan itu menjadi sebuah tuntutan reformasi di berbagai segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Kemudian terbentuk sebuah era yang disebut era reformasi, tuntutan Hak Asasi Manusia pun semakin jelas, dan angin perubahan mulai dirasakan. Hak Asasi Manusia mulai mendapatkan perhatian yang serius, salah satu indikasinya dilakukannya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara misalnya kebebasan pers yang mulai dirasakan, banyaknya partai-partai politik serta hak-hak dasar manusia mulai menjadi prioritas. Namun di sisi lain sering terjadi adanya tindakan tidak adil terhadap hak-hak yang dimiliki bagi para narapidana dan tahanan baik yang sedang menjalani hukuman maupun sedang dalam proses hukum karena melakukan perbuatan melanggar hukum. Terlepas narapidana adalah orang-orang hukuman/pesakitan, tetapi narapidana juga seorang warga negara Indonesia yang patut dilindungi hak kepentingannya, artinya mereka berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan layak. 
 Buruknya tata kelola lembaga permasyarakatan di Indonesia sudah bukan rahasia lagi. Berbagai masalah yang muncul terus berlangsung tanpa pernah ditemukan solusi yang tepat meski pada saat bersamaan selalu mendapat kritikan dari berbagai elemen masyarakat. 
Persoalan laten dan paling pelik di dalam lembaga pemasyarakatan yang selalu menjadi sorotan dan masih sulit diatasi adalah masalah over capacity atau kelebihan kapasitas lantaran rendahnya daya tampung hunian rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan. 
Kelebihan kapasitas di dalam penjara pada gilirannya membawa berbagai dampak ikutan yang bersifat negatif. Mulai dari perkelahian antara sesama napi maupun antara napi dengan petugas, berbagai bentuk kekerasan, tingginya angka pelarian, kualitas makanan, sanitasi, lingkungan dan kesehatan yang buruk di lingkungan lembaga pemasyarakatan. 
Over capacity ini juga telah memicu terjadinya berbagai tindak kekerasan di dalam lembaga permasyarakatan antara para tahanan, terpidana kerap saling berebut untuk mendapatkan tempat tidur lantaran tempat yang terbatas, berebut air, berebut makanan, timbulnya penyakit menular akibat bak air yang tidak memenuhi syarat higienis dan handuk sering dipakai bergantian. 
Berbagai bentuk kekerasan yang muncul umumnya terjadi justru dipicu kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dengan jumlah mereka yang sangat sedikit. Idealnya satu petugas mengawasi 20 orang. Tetapi yang terjadi di Lembaga Permasyarakatan kelas II B Sleman dari 400 narapidana maupun tahanan hanya dijaga 8 petugas. 
Rangkaian masalah di atas merupakan refleksi betapa minimnya Lembaga Permasyarakatan dalam menjalankan Undang-Undang terutama dalam mengemban fungsinya sebagai lembaga pembinaan. Fakta-fakta tersebut menjadi alasan kuat bagi penulis untuk melakukan penelitian sekaligus untuk mencari solusi yang relevan demi memperbaiki kualitas pelaksanaan Lembaga Permasyarakatan di Indonesia. 

B.	Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, rumusan permasalahan adalah sebagai berikut “Bagaimana pelaksanaan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana dan Tahanan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Sleman?”
C.	Tujuan Penelitian
1.	Untuk mendeskripsikan, mengetahui dan mengkaji pelaksanaan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman.
2.	Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat  dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman..

D.	Manfaat / Kegunaan Penelitian
1.	Bagi pihak masyarakat, penelitian ini akan memberikan informasi dan kontribusi pemikiran terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman.
2.	Bagi Lembaga Pemasyarakatan, penelitian ini memberikan sumbangan yang posistif dalam rangka perbaikan kualitas dan progresifitas dalam rangka pelaksanaan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman.
3.	Bagi semua pihak, penelitian ini menjadi pertimbangan dan pemikiran yang mendalam untuk ikut andil  dalam pembangunan karakter bagi semua pihak terkait dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman khususnya, dan bagi seluruh Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA 

Ahadian, Ridwan Indra, 1991. Hak Asasi Manusia dan UUD 1945, Jakarta: CV haji Masagung.

Alkostar, Artidjo, 1994. Hak Asasi Manusia dalam perspektif penegakan hukum dewasa ini, makalah dalam rangka Dies Natalies UII ke 51 Yogyakarta.

Bahar, Saafroedin, 1997. Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam ABRI. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
 
Buyung Nasution, Adnan, 2001. Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 

Effendi, HA Mansyur, 1994. HAM Dalam Hukum Nasional dan Internasional. Jakarta : Ghalia.
 
ELSAM, 2000, Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional bagi Petugas Penegak Hukum, Jakarta.

Fakih, Manssour, 2001. HAM Kejahatan Negara dan Struktural. Yogyakarta : Inssist dan Pustaka Belajar.
 
Gani, Abdul, 1994. Hubungan Antar Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum Indonesia “Makalah Simposium tentang Politik”, Surabaya : Universitas Airlangga.

Hadi, Sutrisno., 1989. Metodologi Reseach. Jilid I Andi Offset, Yogyakarta.

Hak Asasi Manusia dan Petugas Penegak Hukum, Sebuah manual pelatihan Hak Asasi Manusia Bagi Kepolisian, 1997. New York dan Jenewa.
 
Hartono, Sunaryati, 1984. Peranan dan Kedudukan Asas-asas Hukum dalam Kerangka Hukum Nasional, Bandung : Universitas Padjajaran.
  
Huda, Nikmatul. 1999. Hukum Tata Negara, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia. Pusat Studi Hukum FH UII dan Gama Media Yogyakarta.

Kusnardi M &  Ibrahim Harmaily, 1999. Pengantar Hukum Tata Negara, PSHTN FH UII Yogyakarta. 

LBH –APIK & Ford Foundation, 1999. HAM Untuk Polisi, Buku saku tentang Hak Asasi Manusia untuk polisi.

Leah levin, 1987. Hak-hak asasi manusia, Tanya Jawab, Pradnya Paramita, Jakarta.

M.D. Ahmad Husni & Bambang Sugiono, 2001. Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia, Jurnal Media Hukum

MD. Moh Mahfud. 1999. Hukum dan Pilar Demokratis, Gama Media, Yogyakarta.

MD. Moh Mahfud. 1993. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, UII Press Yogyakarta.

Sugondo, Lioes, 2001. Perkembangan Pelaksanaan HAM di Indonesia, Kapita Selekta Hak Asasi Manusia, Puslitbang Diklat MARI.

Lampiran-lampiran.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.