PARTISIPASI POLITIK GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) PASCA - PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN PERDAMAIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (RI) DAN GAM

Nota kesepahaman perdamaian Helsinki akhirnya menghasilkan Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA), yang salah satunya mengatur tentang partisipasi politik rakyat Aceh. GAM kemudian membentuk Komite Peralihan Aceh (KPA) sebagai wadah proses transformasi GAM dari sebuah gerakan separatis menjadi organisasi sipil biasa. KPA menjalankan kegiatan-kegiatan sosial bagi anggota-anggotanya dan juga rakyat Aceh. Dalam pilkada Aceh 2006, GAM mengambil sikap netral dengan memberikan hak-hak politik bagi anggota-anggotanya berupa hak memilih dan dipilih. Secara mengejutkan, Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar, mantan anggota GAM yang mencalonkan din secara perseorangan, memenangi pilkada tersebut. Kedepan, GAM akan segera membentuk partai politik lokal. Hingga saat ini, keiinginan tersebut belum bisa direalisasikan, karena Peraturan Pemerintah (PP) tentang partai politik lokal belum disahkan dan UU tentang partai politik belum direvisi. Bentuk partisipasi politik GAM pasca-penandatanganan nota kesepahaman perdamaian Helsinki adalah bentuk konvensional. Oleh karena itu, semua pihak harus memberi apresiasi sekaligus dukungan terhadap sikap GAM tersebut.