STRATEGI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM MENHADAPI TANTANGAN DAN KESEMPATAN EKSPOR BIDANG PERIKANAN DIERA OTONOMI DAERAH

Melalui Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Propinsi Kalimantan length melalui Dinas Kelautan dan Perikanan berupaya mewujudkan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai peranan yang strategis untuk mendorong pertumbulian perekonomian di masa yang Scan datang, dalam rangka peningkatan gizi masyarakat, pengembangan wilayah serta peningkatan &visa. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Dacrah, Kalimantan Tengah memiliki kewenangan masalah pengelolaan perairan taut, yaitu mengelola sejauh 0-4 mil atau setara tujuh kilometer dari garis pantai serta kewenangan tentang masalah perizinan usaha perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2000. Masalah perizinan diberi kewenangan kepada kabupaten. Pembangunan di Era Otonomi Daerah ini juga diharapkan dapat berdampak pada meningkatnya kegiatan ekspor bidang perikanan. Menghadapi hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah melakukan beberapa can yang diharapkan dapat membantu terwujudnya upaya tersebut diantaranya dengan pengembangan wilayah strategis perikanan, mengoptimalkan sistem pemasaran antara lain melakukan promosi dengan mengikuti pamean-pameran perikanan berskala intemasional, meningkatkan pengawasan, pengendalian dan konservasi sumber daya Kelantan dan Perikanan.