PENEGAKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HACKING DAN CARDING DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Perkembangan teknologi informasi berbasis internet saat ini tidak hanya memberikan dampak yang positif, tetapi juga mempunyai dampak negatif. Dengan kata lain, internet selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga memunculkan permasalahan baru, berupa tindak pidana hacking dan carding. Tindak pidana ini tidak mengenal batas wilayah serta waktu kejadian. Sebab korban dan pelaku sering berada di kota berbeda ataupun di negara yang berbeda. Tindak pidana hacking dan carding dilakukan menggunakan TI (teknologi informasi) dan menjadikan sistem serta fasilitas TI (teknologi informasi) sebagai sasaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk melakukan penelitian penegakan hukum hacking dan carding, diperlukan suatu kajian penelitian. Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama, karena penegakan hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan konsep mengkaji tentang hacking dan carding. Penegakan hukum tidak hanya terbatas terhadap peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana aparat penegak hukum, tetapi diiringi kesadaran hukum masyarakat yang didukung dengan kerjasama dengan penyedia layanan internet. Dalam hal formulasi tindak pidana teknologi informasi pada masa yang akan datang hendaknya berada dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Hal ini juga harus didukung dengan meningkatkan komitmen strategi atau prioritas nasional, terutama aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap hacking dan carding.