PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Seperti tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perlindungan anak terdapat dalam Pasal Pasal 283, Pasal 287, Pasal 290 dan Pasal 295, sedangkan Undang-undang khusus perlindungan anak diatur dalam Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, serta faktor-faktor apakah yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tersebut karena kebanyakan anak korban kekerasan seksual pelaku atau tersangkanya biasanya orang yang dikenal. Penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi-informasi yang diperlukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang dilakukan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Sleman serta Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman serta mempelajari buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dilakukan dalam bentuk persidangan sangat khusus dan tertutup untuk umum, memberikan perlindungan secara psikologis yaitu majelis hakim tidak memakai toga agar anak agar tidak takut dan didalam pemeriksan di pisahkan tersendiri, tidak dijadikan satu dengan terdakwa hanya pengacara terdakwa saja yang ikut dalam persidangan. Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di wilayah hukum pengadilan negeri Sleman adalah belum tersedianya ruang sidang untuk anak yang khusus untuk korban kekerasan seksual, kurangnya sosialisasi terkait perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual kepada masyarakat, terlambatnya melaporkan kejadian kekerasan seksual terhadap anak dan kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan aparat yang berwenang mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak.