Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Merealisasikan Kegiatan Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kecamatan Banguntapan Pada Tahun 2017 – 2018

Dalam pola pengendalian lahan di setiap daerah, pasti memiliki aturan khusus
yang mengatur tentang tatanan dalam pola penggunaan lahan yang telah digunakan.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang dan Wilayah memiliki koneksi khusus dalam pola penataannya serta
pemanfaatannya. Apalagi di era sekarang memiliki sebuah pandangan yang represif
bahwa terjadi sebuah gencaran yangvpesat dalam roda pembangunan. Baik itu
pembangunan dalam lingkup industri, jasa, pasar modern, perumahan, dsb. Dari hal
ini, terjadi hal yang masih memiliki kontradiksi terkait dengan maraknya kegiatan
alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Dalam jangka waktu tertentu, tepatnya
pada tahun 2017 – 2018 di Kecamatan Banguntapan, terutama di Desa Jambidan
terjadi sebuah guncangan peralihan lahan hijau yang sangat signifikan. Hal ini
disebabkan dengan adanya beberapa hal yang selalu menjadi pertimbangan khusus,
baik itu dalam hal regulasi kebijakanya, proses perijinan dalam mendirikan
bangunan maupun faktor – faktor lainnya. Dari hal ini, efek urban atau yang bisa
dikatakan sebagai peningkatan jumlah penduduk secara tidak langsung
mempengaruhi jumlah permintaan perumahan secara beruntun (tinggi). Kegiatan
tersebut juga telah dimobilisasi dengan pihak pengembang (developer) dalam
pemanfaatan pengalihfungsian lahan pertanian ke non pertanian (perumahan).