PERSEPSI PENGURUS NU DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2008

Studi ini merupakan deskripsi dan analisis terkait kekuatan masyarakat lokal dan keterlibatannya dalam melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintahan daerah. Keterwakilan di Parlemen dapat diukur oleh masyarakat melalui sejauh mana fungsi perwakilan yang dilaksanakan DPRD dilakukan seperti fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Bantul tepatnya di Kecamatan Piyungan dan Kecamatan Banguntapan dengan mengambil total keseluruhan 66 responden dari level kepengurusan anak ranting, ranting, majelis wakil cabang, dan cabang. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan tabulasi data dan analisis indeks. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa persepsi pengurus Nahdlatul Ulama terhadap anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2008 di Kecamatan Piyungan masuk dalam kategori baik, dengan skala indeks 3.61. Persepsi Pengurus Muhammadiyah terhadap anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2008 di Kecamatan Banguntapan masuk dalam kategori baik, dengan skala indeks 3.59. Persepsi ormas NU dan Muhammadiyah berpendapat mereka terwakili oleh DPRD Kabupaten Bantul. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat komunikasi antara wakil rakyat dengan ormas tersebut. Komunikasi yang dilakukan biasanya melalui simpul-simpul aspirasi seperti tokoh masyarakat dan kepengurusan ormas itu sendiri, sehingga aktivis ormas merasa lebih terwakili. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara persepsi pengurus NU dan Muhammadiyah. Mereka menilai DPRD Bantul terkait pelaksanaan fungsinya (legislasi, anggaran, pengawasan, representasi) adalah dalam kategori baik. Faktorfaktornya antara lain: NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan memiliki kekuatan yang efektif dan cukup efisien dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah, NU dan Muhammadiyah memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki status sosial ekonomi yang cukup mapan, Tingkat komunikasi antara wakil rakyat dengan ormas tersebut (NU dan Muhammadiyah) yang terbuka dan mudah diakses. DPRD dinilai relatif baik kinerjanya, maka Ormas NU dan Muhammadiyah harus mampu mengapresiasinya. Jadi meskipun DPRD Kabupaten Bantul berkategori baik di responden NU dan Muhammadiyah namun tetap perlu kritis, sehingga ada semacam kontrol terhadap pemerintah baik legislatif maupun eksekutif. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa responden membentuk suatu persepsi dengan apa yang mereka tahu, dan alami. Penulis berharap akan munculnya penelitian-penelitian baru mengenai persepsi masyarakat terhadap fungsi legislatif agar ada kontrol dari masyarakat.