PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Peranan LSM membantu pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para koruptor dengan menggunakan uang rakyat demi kepentingan sendiri tanpa melihat rakyat Indonesia yang sangat memprihatinkan dan sengsara dalam garis kemiskinan. Fenomena korupsi telah meluas serta akibatnya pun makin membahayakan. Ada kemungkinan nilai-nilai masyarakat yang memandang korupsi sebagai tindakan yang haram kian terdistorsi dan kabur, disebabkan oleh akibat yang kumulatif sistemiknya korupsi dan keputusasaan atas usaha-usaha menanggulangi korupsi. Akibat korupsi yang begitu merusak, upaya pemberantasan yang sulit, dan kecenderungan sikap masyarakat yang apatis terhadap upaya pemberantasan korupsi, menjadikan permasalahan korupsi sebagai permasalahan yang tidak sederhana. Namun demikian permasalahan korupsi harus segera diselesaikan kalau tak mau masyarakat semakin menderita. Korupsi disebabkan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri, rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara, dibarengi dengan lemahnya pengawasan dari atas dan pengaruh partai politik. Diharapkan dengan tumbuh menjamurnya LSM dapat mengeliminir faktor penyebab terjadinya korupsi, masalah LSM bagaimana perananan-peranan yang dilakukan dan hambatan-hambatan yang dihdapai LSM dalam berperan menananggulangi tindak pidana korupsi.

Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris, penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis peraturan-peraturan, yurisprudensi, tulisan-tulisan serta terjun ke lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang bersumber dari data primer dan data skunder

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peranan LSM dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, mendorong prakarsa serta pengawasan oleh masyarakat untuk mengembangkan kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta masyarakat luas untuk diadili. Dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintah maupun non pemerintah dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Namun dalam prakteknya LSM mengalami hambatan-hambatan dalam berperan menanggulangi tindak pidana korupsi seperti lambannya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, kurang adanya kerjasama antar LSM dengan pemerintah, kurang tingkat keberanian LSM dalam mendobrak dan menjerumuskan para koruptor kepenjara agar jera, pola perilaku kejahatan korupsi termasuk golongan kejahatan mempunyai potensi tinggi dan sulit dijangkau.