PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BELUM MEMILIKI HAK PILIH DALAM KEGIATAN KAMPANYE

Penyelengaran Pemilihan Umum sebagai peristiwa politik tidak mungkin dilepaskan dari persoalan-persoalan penegakan hukum. Begitu banyak ketentuan dalam perundangan Pemilihan Umum yang mengatur tindak pidana Pemilu yang penegakannya harus didasarkan pada mekanisme hukum acara pidana biasa. Problemnya adalah dapatkah tindak pidana Pemilu yang bernuansa harus diselesaikan cepat penyelesaiannya didasarkan pada hukum acara dalam keadaan normal. Atau sejauh mana peratuPenyelengaran Pemilihan Umum sebagai peristiwa politik tidak mungkin dilepaskan dari persoalan-persoalan penegakan hukum. Begitu banyak ketentuan dalam perundangan Pemilihan Umum yang mengatur tindak pidana Pemilu yang penegakannya harus didasarkan pada mekanisme hukum acara pidana biasa. Problemnya adalah dapatkah tindak pidana Pemilu yang bernuansa harus diselesaikan cepat penyelesaiannya didasarkan pada hukum acara dalam keadaan normal. Atau sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), mengakomodir kepentingan ketepatan Pemilu yang terjadwal ketat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu. Permasalahan hukumnya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang belum memiliki hak pilih dalam kegiatan kampanye dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran kampanye tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, penelitian pustaka, penelitian lapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran kampanye dalam Pemilu masih belum berjalan secara efektif karena terdapat beberapa permasalahan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran kampanye dalam pemilu yaitu permasalahan dalam proses pembuktian yang lemah, perbedaan pendapat antara pengawas pemilu yang melihat suatu kasus sebagai tindak pidana pemilu, tetapi menurut polisi tidak. Masalah lainnya adalah,mengingat pengawas pemilu tidak memiiki upaya paksa dalam pemanggilan saksi-saksi maka hasil kajiannya kadang-kadang kurang lengkap.

Kata kunci: tindak pidana terhadap anak, kampanye.
ran perundang-undangan yang berla