PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN STATE AUXILIARY ORGAN DI INDONESIA

Di Indonesia terdapat dua jenis lembaga negara, yakni constitutional state organ dan state auxiliary organ. Jika terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara diselesaikan di Mahkamah Konstitusi dan hanya constitutional state organ yang dapat menjadi subjectum litis SKLN di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, terdapat celah dari ketentuan yang ada saat ini terkait dengan penyelesaian SKLN di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan undang-undang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan state auxiliary organ di Indonesia beragam, terdapat state auxiliary organ yang melekat pada constitutional state organ, terdapat state auxiliary organ yang berdiri sendiri atau komisi negara independen, dan terdapat pula state auxiliary organ yang memiliki kewenangan dari konstitusi (constitusional importance). Dalam penyelesaiannya, juga harus dibedakan ke dalam dua golongan yakni: Pertama, untuk state auxiliary organ yang memiliki constitutional importance dapat langsung mengajukan sengketa kewenangan lembaga negaranya di Mahkamah Konstitusi. Kedua, untuk state auxiliary organ yang kewenangannya diturunkan dan masih melekat pada constitutional state organ dapat berpijak pada constitutional state organ-nya. Dengan demikian, maka Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikan sengketa kewenangan state auxiliary organ di Indonesia.