KEBIJAKAN KRIMINALISASI KUMPUL KEBO (COHABITATION) SEBAGAI UPAYA PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Ide untuk mengkriminalisasikan (dan memasukan) perbuatan kumpul kebo menjadi salah satu tindak pidana dalam konsep RUU KUHP. Belakangan ini mulai banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia. Melalui skripsi ini penulis mencoba untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap hukum pidana Indonesia dari sudut kebijakan hokum pidana khususnya mengenai pengkriminalisasian kumpul kebo. Atas dasar tersebut maka penulis membuat skripsi dengan judul “kebijakan kriminalisasi kumpul kebo (cohabitation) sebagai upaya pembaharuan hokum pidana Indonesia”. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bertujuan mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan mengenai : apa dasar pertimbangan perlunya perlunya kriminalisasi kumpul kebo (cohabitation) dalam pembaharuan hokum pidana? Bagaimana kebijakan krimialisasi kumpul kebo (cohabitation) dalam 3(tiga) rancangan KUHP di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normative yaitu memusatkan penelitian pada sumber-sumber data skunder yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka. Selain itu dalam penelitian juga dilakukan penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data primer yang didapat dari wawancara dari beberapa narasumber terkait yang berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas dalam skripsi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terlihat bahwa kebijakan kriminalisasi kumpul kebo dusah sepatutnya dilakukan karena perbuatan kumpul kebo tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.selain itu kumpul kebo juga dianggap penyakit sosial yang cukup mengganggu masyarakat Indonesia yang terkadang membawa dampak negative lainnya. Selain itu pula kriminalisasi yang dilakukan harus berpijak pada unsur nilai, keadilan dan kepastian hokum sehingga dapat diimplementasikan serta diakomodir dalam suatu bentuk aturan hukum yang baik dalam usaha pembaharuan hokum pidana nasional yang secara sosio-filosofis, sosio-kultural dan sosio-politik lebih mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.