IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG SUARA TERBANYAK TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEGISLATIF (STUDI KASUS TERHADAP KOMPOSISI CALEG JADI DI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN BANTUL PERIODE 2009-2014)

Pada pelaksanaan Pemilu legislatif pada tahun 2009, Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Undang-undang No 10 tahun 2008. Dengan dikabulkan uji materi tersebut, maka penetapan caleg terpilih bukan lagi berdasarkan Nomer urut tetapi berdasarkan suara terbanyak. Dan terkait dengan affirmatif action yang mengatur kuota perempuan 30% di parlemen yang diyakini dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan diparlemen bisa dikatakan terabaikan karena dengan tuntutan suara terbanyak maka laki-laki dan perempuan dibiarkan bertarung bebas sehingga mengakibatkan perempuan semakin sulit untuk memperoleh kursi di parlemen. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Bantul merupakan Partai yang sangat besar karena terbukti dukungan kursi di parlemen dari pemilu ke pemilu cukup signifikan. Akan tetapi jumlah keterwakilan perempuan di PDI-P Bantul sangat sedikit sekali, hal ini terbukti pada Pemilu Legislatif 2009 dari 11 kursi yang didapatkan hanya 1 caleg perempuan yang terpilih.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dan Unit analisa dalam penelitian ini adalah partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Bantul. Dalam melakukan penelitian ini teknik pengumpulan data dikalukan dengan pengamatan (observasi) kondisi sosial dan politik masyarakat di kabupaten Bantul. Selanjutnya dilakukan wawancara yang berkaitan dengan hak politik perempuan dengan berbagai nara sumber terkait dengan penelitian ini. Dan untuk melengkapi penelitian ini tentu saja ditambah dengan studi kepustakaan yang berupa data-data sekunder seperti buku dan data pemilu, data profil Partai dan caleg serta data anggota DPRD 2009-2014.

Implikasi putusan MK terhadap PDI-P membawa dampak begitu luas. PDI-P Kabupaten Bantul harus menyusun stategi pemenangan pemilunya dengan tidak lagi mengandalkan mesin politik partai, namun lebih mengoptimalkan kedekatan para pemilih dengan partai. Dan pengaruhnya terhadap keterwakilan perempuan Sebelum putusan MK dikeluarkan PDI-P Bantul telah mempersiapkan stategi untuk keterwakilan perempuan dengan menempatkan caleg perempuan di nomer urut teratas tetapi setelah dikeluarkan putusan MK hal ini menjadi sia-sia. Dengan keterbatasan waktu yang dimiliki caleg perempuan dan pengaruh budaya patriarki yang sangat kuat menjadikan perempuan sulit bersaing. Oleh karena itu untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, PDI-P bantul membuat terobosan-terobosan stategis untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dengan meningkatkan pendidikan politik yang lebih tertuju kepada isu mengenai perempuan itu sendiri.

Agar mudah untuk menjalankan fungsi partai politik dalam hal pendidikan politik maka seharusnya yang dilakukan ialah partai PDI-P perjuangan harus segera merestrukturisasi semua jenjang kepengurusan dan memberikan tugas dan tanggung jawab pada fungsionaris sebagaimana diatur dalam dalam aturan internal PDI-P. Memang banyak tantangan yang harus dilalui untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan. Sebenarnya ranah politik strategis itu terletak pada konstituen perempuan itu sendiri. Memang pendidikan politik terhadap perempuan harus dikembangkan oleh setiap partai sehingga perempuan dapat menyuarakan aspirasi dari pemilihnya terkhusus perempuan dan mencari solusi atas permasalahan perempuan itu sendiri.