IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MUTASI SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008-2009

Mutasi adalah sebagai suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal (promosi/demosi) di dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi mutasi dapat dikategorikan sebagai fungsi pengembangan karyawan, karena tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam organisasi tersebut. Selain itu mutasi juga dapat dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil penilaian prestasi pegawai. Untuk mengatahui bagaimana pelaksanaannya maka dengan mengadakan penelitian lapangan di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan masalah pokok : pertama, bagaimanakah implementasi kebijakan mutasi Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2008-2009. Kedua, factor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan mutasi Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2008-2009. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni menggambarkan secara objektif permasalahan, bagaimana pelaksanaan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan mutasi di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2008-2009. Sumber data penelitian ini ada dua adalah: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dari hasil wawancara dengan para pelaksana dalam implementasi kebijakan mutasi sumber daya manusia di Pemerintahan Kabupaten Kebumen. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, Peraturan Pemerintah, Undang-undang Kepegawaian dan sumber-sumber pustaka lainnya yang menunjang penelitian skripsi ini. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: pertama, Implementasi kebijakan mutasi baik secara vertikal maupun horizontal sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang kepegawaian dan Peraturan Pemerintah yang berlaku. kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan mutasi sumber daya manusia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah, faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi. Saran yang diberikan penulis dalam hasil penelitian ini adalah dalam pelaksanaan kebijakan mutasi baik secara vertikal dan horizontal yaitu masih perlunya meningkatkan kualitas sumber daya menusia atau pegawainya sehingga dapat mengurangi demosi dan dapat memacu pegawai untuk meningkatkan prestasinya sehingga memiliki kesempatan untuk dipromosikan. Sistem evaluasi kinerja PNS yang didasarkan atas standar prestasi kerja dan kompetensi jabatan, dan penempatan pegawai di sesuaikan dengan daerah asal maupun keahlian pegawai sesuai dengan pendidikannya. Dengan demikian akan dapat tercipta pegawai yang professional dan dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi kerjanya.