DAMPAK PENCABUTAN UU NO. 9 TAHUN 2009 TENTANG UNDANG-UNDANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN TERHADAP PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA DAN MASYARAKAT (ANALISIS TERHADAP PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM MILIK NEGARA)

Pendidikan adalah salah satu faktor terpenting untuk menjamin keberlangsungan kehidupan dalam kehidupan bangsa dan Negara karena pendidikan merupakan wahana untuk mengembangkan kualitas sumber daya manuasia. Upaya peningkatan kualitas pendidikan secara terus menerus mutlak dilakukan baik secara konvensional maupun inovatif. Pasca pencabutan terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, dampak atas pencabutan UU BHP membuat Perguruan Tinggi Negeri BHMN kehilangan payung hukum dalam keberlansungan pengelolaannya. Perlu kiranya penulis melihat sejauh mana dampaknya terhadap Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara dan masyarakat Indonesia.

Metode penelitian yang dipilih oleh penulis adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan atau menguraikan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala, gejala atau keadaan. Penelitian diskriptif merupakan penelitian yang mencoba memberikan interpretasi secara mendalam terhadap temuan-temuan dilapangan berdasarkan fakta-fakta sosial. Sedangkan Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Sumber data tersebut meliputi buku-buku, jurnal, koran majalah dan data dari internet yang sesuai dengan masalah yang dikaji.

Pasca UU BHP dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, dampak terhadap perguruan tinggi Negeri BHMN, yaitu masalah sumber daya manusia yang dihasilkan dari PTN juga belum mampu menjawab kebutuhan bangsa dan Negara Indonesia. SDM kita masih jauh di bandingkan dengan Negara-Negara ASEAN lainnya. Pada tahun 2009 saja kita masih rendah menagacu pada ukuran Human Development Report (HDI) Posisi IPM Indonesia pada 2009 masih di urutan ke111 dari 182 negara. Dampak positif pencabutan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan terhadap Pergurusn Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara. Poin pertama adalah tiap perguruan tinggi negeri (PTN) wajib mengalokasikan 20 persen kuota mahasiswanya untuk para mahasiswa kurang mampu. Poin kedua, adalah 60 persen mahasiswa di satu PTN harus dijaring melalui seleksi nasional. Poin ketiga BHMN tetap ada, tetapi pengelolaan keuangannya mengacu pada undang-undang keuangan yang ada. PP 66 Tahun 2010 menegaskan opsi pengelolaan keuangan PTN sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau badan layanan umum (BLU). Pengeluaran PTN BHMN termasuk dalam APBN, sehingga pengelolaan keuangannya dilakukan sebagai PNBP atau BLU. Poin keempat adalah, para pemimpin PTN kini tidak lagi dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden, melainkan oleh mendikbud.

Pembahasan dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan Setelah UU BHP dicabut pengelolan PTN BHMN tidak banyak berubah contohnya pemberlakuan Otonomi perguruan tinggi BHMN masih berlaku, serta kembali pada sistem badan layanan umum (BLU). Dan biaya masuk di PTN BHMN masih saja tinggi. Hal tersebut menunjukan minimnya peran pemerintah dalam mensubsidi pendidikan. Harapanya pemerintah mengambil kebijakan yang populis untuk rakyatnya sediri dengan cara membuat UU pendidikan yang pro kepada rakyat kecil, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan semata.