ANALISIS KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL PASCA GEMPA BUMI 2006 (STUDI KASUS DIKANTOR KESBANGPOLINMAS KABUPATEN BANTUL)

Indonesia merupakan daerah yang memiliki berbagai potensi bencana seperti gempa, banjir, kekeringan, badai, tanah longsor, gunung merapi dan lainnya. Potensi bencana tersebut sebagai akibat bersama-sama. Komponen ancaman tersebut berasal dari perubahan lingkungan baik yang disengaja maupun yang terjadi dengan sendirinya. Sedangkan kerentanan cenderung mengarah pada kondisi masyarakat yang terkena bencana. Potensi bencana yang ada harus menjadikan pemerintah lebih memiliki daya tanggap dengan melakukan manajemen bencana secara maksimal. Manajemen bencana merupakan suatu siklus yang terdiri dari kejadian bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, mitigasi(pengurangan dampak), serta kesiapsiagaan. Pemerintah juga membuat kebijakan sebagai landasan untuk melakukan penenganan bencana dimasing-masing daerah yang memiliki potensi bencana yang berbedabeda.

Permasalahan tetang kebencana tidak dapat dipandang Hanya dengan sebelah mata Pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih tentang masalah bencana. Metode penanganan bencana alam seperti yang dilakukan pemerintah tidak perlu difokuskan dalam bentuk pemberian bantuan seperti supermi, pakaian bekas, atau uang secara lansung kepada para korban. Pemerintah perlu sadar bahwa tanah Indonesia merupakan daerah rawan bencana alam yang dapat muncul kapan saja. Karena itu, pemerintah perlu lebih memprioritaskan aspek early warning atau peringatan dini kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan mitigasi bencana. Kebijakan pemerintah untuk melakukan upaya penanganan korban bencana dan pengungsi menjadi semakin diperlukan.

Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana merupakan langkah keseriusan pemerintah untuk meminimalkan korban bencana dan melakukan tindakantindakan penyelamatan pasca bencana. Kebijakan pemerintah tersebut bagi bencana-bencana tertentu hanya sebagai landasan pemerintah untuk melakukan penyelamatan setelah bencana terjadi, hal ini karena belum adanya sistem peringatan dini yang bisa mendeteksi suatu kondisi bahaya tertentu. Sehingga upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah belum maksimal. Mitigasi bencana merupakan upaya preventif yang harus diterapkan dilokasi rawan bencana yang menjadi evaluasi tata ruang daerah, menghindari pemukiman dan segala bangunan infrastruktur pada daerah zona bahaya. Upaya-upaya preventif tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti mengenai potensi bahaya di sekitarnya.

Daerah kabupaten bantul merupakan daerah yang memiliki beragam potensi ancaman bencana. Potensi bencana tersebut bisa memberikan risiko yang buruk kepada masyarakat sekitar. pemerintah harus bisa sedini mungkin melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bencana antara lain dengan pengkajian kerentanan masyarakat dan penilaian risiko yang mungkin terjadi, serta melakukan tindakan-tindakan pengurangan risiko. Tindakan pengurangan risiko dilakukan dalam tindakan perencanaan fisik, tindakan ekonomi, tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat. Penggunaan sistem peringatan dini (early warning system) dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya mitigasi juga merupakan alat efektif untuk membentuk kesiagaan masyarakat. Upaya tersebut sebagai upaya untuk pengurangan dampak terhadap bencana dan juga untuk bisa meminimalisir korban jiwa yang ditimbulkan akibat bencana tersebut yang sewaktu-waktu bisa terjadi tanpa kita sadari kapan dan bencana seperti apa yang akan terjadi.