PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011

Bentuk produk hukum yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan daerah adalah Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adanya ketentuan Undang-undang tersebut diatas merupakan dasar kebijakan daerah dalam mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan sistem dan program kedaerahan khusunya dalam bidang optimalisasi PAD. Berkaitan dengan pengaruh pajak daerah terhadap tingkat PAD di Kabupaten Kulon Progo pada dasarnya ada beberapa problematika atau permasalahan dalam proses peningkatan PAD yang masih memiliki kekurangan. Diantara problematika yang timbul dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah tentang masih banyaknya daerah yang dalam mengembangkan sumber pendapatan daerahnya memunculkan retribusi atau pajak baru yang menimbulkan protes serta merugikan masyarakat karena lebih membebani masyarakat dan kalangan dunia usaha serta dapat menghambat optimalisasi PAD di Kabupaten Kulon Progo. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dan penelitian kualitatif. Penelitian empiris yaitu metode penyusunan yang mendeskripsikan fakta-fakta yang digali dari objek penelitian apakah sesuai atau tidak pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan atau prosedur lain dalam penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan sebagainya yang mendukung proses penelitian Dalam penelitian menunjukan bahwa pajak daerah memberikan pengaruh dalam hubungannya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kulon Progo, dengan tingkat hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat, maka pajak daerah memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Faktor pendukun dalam tingkat PAD Kabupaten Kulon Progo adalah sumber sumber pendapatan asli daerah seperti hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PemKab Kulon progo sebaiknya lebih mengedepankan sistem yang professional. Peningkatan pajak daerah Kabupaten Kulon Progo dapat dilakukan dengan menambah jumlah tenaga kerja dan manajemen, hal ini dapat membantu penarikan yang datang langsung kepada wajib pajak dengan sistem door to door. Penambahan tenaga kerja ini dilakukan agar tidak memakan waktu yang banyak, mengingat jangkauan wilayah yang sangat luas