DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI RI SELAMA PERIODE KEDUA PEMERINTAHAN SBY DAN KAITANNYA UPAYA PENCAPAIAN TIGA KEPENTINGAN NASIONAL RI

Politik luar negeri Bebas Aktif merupakan prinsip yang dianut politik luar negeri Indonesia sejak istilah ini pertama kali diperkenalkan pada periode demokrasi terpimpin. Karena politik luar negeri merupakan kelanjutan dari politik nasional Indonesia, maka politik luar negeri selayaknya merepresentasikan kepentingan domestik suatu negara. Kepentingan domestik inilah yang kemudian di terjemahkan kedalam konsep kepentingan nasional Indonesia sebagai landasan operasional politik luar negeri yang selalu berbeda dari setiap periode kepemimpinan.Menurut penelitian ini, landasan operasional yang berbeda dalam setiap kepemimpinan dapat ditinjau menurut situasi politik domestik yang mempengaruhinya maupun karakteristik kepemimpinan sang pengambil kebijakan. Politik luar negeri Indonesia dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan nasional nya untuk meningkatkan peran Indonesia dalam implementasi piagam ASEAN dan pembentukan komunitas ASEAN, meningkatkan citra Indonesia di dunia Internasional dalam pemajuan demokrasi, HAM, lingkungan hidup, dan perlindungan budaya, serta meningkatkan peran diplomasi ekonomi Indonesia. Untuk itu, peran SBY sebagai figur utama pengerak diplomasi dalam kabinetnya untuk membangun kembali citra Indonesia pasca keterpurukan akibat krisis multidimensial sangat vital dalam pencapaian kepentingan nasional tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk melihat pencapaian yang diperoleh periode kedua pemerintahan SBY adalah dengan menelaah secara mendalam agenda-agenda kenegaraan yang dilakukan Presiden beserta kabinetnya. Melalui pembahasan mendalam terhadap agenda presiden dalam penelitian ini,dapat diketahui bahwa pemerintahan SBY melakukan pencapaian dengan memaksimalkan kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan pembentukan road map menuju komunitas ASEAN 2015. Indonesia juga menyelenggarakan Bali Democracy Forum, meratifikasi beberapa konvensi HAM, menyelenggarakan konfrensi lingkungan hidup, serta memastikan hak paten bagi warisan budaya dari Indonesia. Indonesia juga menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20 dan dianggap memiliki potensi untuk menjadi Emerging Economy. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia yang diterapkan dalam periode kedua pemerintahan SBY berhasil mencapai kepentingan nasional yang dituju.