PENGANGGARAN PARTISIPATIF DALAM PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DI KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016-2018

Dalam menjalankan roda pemerintahan, provinsi Aceh menjadikan dana otonomi khusus sebagai salah satu sumber pendanaan yang signifikan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh. Pemerintah Aceh dalam prakteknya mengalokasikan dana otonomi khusus untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dalam pembangunan daerah, tentunya tidak lepas dari peran masyarakat. Penyusunan program otsus dengan melibatkan masyarakat diharapkan dapat menimbulkan saling keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat. Pada dasarnya, pemerintah dan masyarakat bersama-sama ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab mengenai suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Masyarakat ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk merencanakan suatu kegiatan yang akan dilakukan hal tersebut bertujuan agar masyarakat lebih aktif dan peduli dengan keadaan sekitar, mengenai apa saja yang sedang mereka butuhkan didaerahnya masing-masing. Partisipasi masyarakat secara langsung ditunjukan dengan memberikan usulan-usulan untuk penyusunan sehingga program yang disusun sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pemahaman lebih lanjut mengenai pemanfaatan dana otonomi khusus dengan menjadikan Kabupaten Nagan Raya sebagai objek penelitian dalam penganggaran partisipatif dalam pemanfaatan otonomi khusus. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengetahui sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam berbagai rangkaian proses dari pemanfaatan dana otonomi khsus di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data bersumber dari data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi secara aktif dalam pemanfaatan dana otonomi khusus di Kabupaten Nagan Raya. Pada tahap perencanaan, masyarakat dilibatkan pada proses musrenbang, selanjutnya pada tahap pelaksanaan pembangunan masyarakat dilibatkan melalui proses pemilihan proyek (tender) yang diselenggarakan secara terbuka. Sementara itu pada tahap evaluasi, masyarakat dilibatkan secara tidak langsung yang diwakili oleh pihak perwakilan rakyat dalam hal ini diwakilkan oleh DPRK.