MODEL PENGAWASAN PARTISIPATIF BAWASLU DIY PADA PEMILU SERENTAK 2019

Pengawasan Pemilu partisipatif merupakan keterlibatan masyarakat pada pengawasan Pemilu. Dalam hal ini Bawaslu mengupayakan adanya peran aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu yang dituangkan dalam RPJMN 2014-2019 dan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pasal 94 Ayat (1) Huruf d. Bawaslu DIY memiliki 31 organisasi masyarakat sipil mitra dan 5 program pengawasan partispatif, diantaranya Pojok Pengawasan, Desa Anti Politik Uang, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang bekerjasama dengan perguruan tinggi di Yogyakarta, Gerakan Pengawasan Partisipatif (GEMPAR) dan Saka Adhyasta Pemilu. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota besar dengan latar belakang kota pendidikan memiliki banyak perguruan tinggi dan juga organisasi masyarakat sipil yang dapat dijadikan sebagai mitra dalam pengawasan partisipatif yang memungkinkan dapat mencakup tiga model pengawasan partisipatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model pengawasan parisipatif Bawaslu DIY pada Pemilu Serentak 2019.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan pada bulan maret 2020, adapun yang menjadi subjek penelitan ini adalah Bawaslu DIY dan kelima programnya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan berdasarkan fakta dan data yang didapatkan kemudian dilakukan analisis secara menyeluruh serta penarikan kesimpulan.
Menurut hasil penelitian ini, model pengawasan partisipatif Bawasl DIY telah mencakup ketiga model yaitu meluas, terbatas dan berbasis isu. Pojok pengawasan dan Gempar merupakan model pengawasan partisipatif meluas, KKN Tematik dan Desa Anti Politik Uang merupakan model pengawasan partisipatif berbasis isu dan yang terakhir yaitu Saka Adhyasta yang merupakan satu-satunya model pengawasan partisipatif terbatas.
Berdasarkan hasil penelitan ini dapat disimpulkan bahwa, (1) Tingkat partisipasi penonton (Onlookers) masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilu serentak 2019 mencapai angka 88 %. (2) Pengawasan partisipatif menjadi amanat dari UU No 7 Tahun 2017 yang wajib dilaksanakan oleh semua stakeholder terkait. (3) Model pengawasan partisipatif Bawaslu DIY telah mencakup ketiga model yaitu meluas, terbatas dan berbasis isu. Pojok pengawasan dan Gempar merupakan model pengawasan partisipatif meluas, KKN Tematik dan Desa Anti Politik Uang merupakan model pengawasan partisipatif berbasis isu dan yang terakhir yaitu Saka Adhyasta yang merupakan satu-satunya model pengawasan partisipatif terbatas. (4) Gerakan Desa Anti politik Uang merupakan program pengawsasan partisipatif paling efektif. (5) Saka Adhyasta adalah satu-satunya program pengawasan partisipatif Bawaslu DIY dengan model pengawasan terbatas dan program ini belum mendapat tindak lanjut dari Bawaslu DIY padahal memiliki potensi yang baik karena DIY memiliki banyak GugusDepan Perguruan Tinggi yang memiliki kualifikasi memadai seperti UGM dan UMY.