TATA KELOLA ALOKASI DANA DESA BERBASIS PARTICIPATORY GOVERNANCE (Studi Kasus: Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul)

Penelitian ini mengambil judul Tata Kelola Alokasi Dana Desa Berbasis Partisipasi Governance; Studi Kasus di Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Alokasi Dana Desa merupakan hal yang sangat penting untuk disorot, dikarenakan banyaknya penyimpangan yang kemudian hadir dalam setiap pemanfaatan dana desanya. Pemanfaatan dana desa juga sering kali tidak melibatkan masyarakat sebagai subyek utamanya untuk membangun, maka hal yang sering terjadi adalah tidak sinkronnya antara kemauan pemerintah desa dengan masyarakat di desa. Maka penelitian ini sebenarnya akan menelaah lebih dalam keterkaitan antara dua elemen antara masyarakat dan pemerintah desa dengan menggunakan pendekatan teori partisipasitory governance. Yakni dalam tahapan partisipasi, akan selalu berhimpitan dengan fungsi governance.
Metode dalam peneletian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dengan data primer berbentuk wawancara Sementara terkait data sekunder peneliti mengambil sumber dari buku, dokumen resmi pemerintah dan aturan perundang-undangan. Desa Argomulyo menjadi lokus penelitian dikarenakan karena dana desa Argomulyo yang sudah dialokasikan pada saat penelitian ini berjalan, selain hal tersebut desa Argomulyo memiliki karakteristik dan watak masyarakat yang sangat mandiri, maka patut dilihat ,lebih dalam terkait dengan kolaborasinya dengan pemerintah desanya.
Penelitian mengantarkan pada kesimpulan bahwa keberhasilan tata kelola alokasi dana desa berbasis partisipatory governance, tergantung sejauh mana kemudian empat tahapan berhasil diimplementasikan, diantaranya adalah tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan melibatkan empat pilar utama fungsi governance yakni efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas. Hasil penelitian menerangkan bahwa desa Argomulyo sudah menggunakan tahapan dengan baik, dan menggunakan empat prinsip utama dalam konsep partisipasitory governance.